Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com. Sekda NTB menganggap bahwa selama ini yang menghambat kinerja birokrasi SKPD diantaranya sering tidak konsisten antara program Pemprov dengan kabupaten kota .
Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi NTB Tri Budiprayitno ,Senin (5/08) mengungkapkan bahwa NTB dalam evaluasi akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi tahun 2015 mendapat peringkat 19 dibawah DKI Jakarta."Sebenarnya kita urutan 18,tapi apakah karena Gubernur nya DKI Ahok sehingga berubah, mungkin,"tandasnya berkelakar.
Besaran nilai yang dirilis MenPAN-RB bahwa nilai NTB 58,65 Persen ditahun 2014 dan bertambah 0,52 Persen ."Nilai kita itu CC, NTB enam kali berturut-turut nilainya CC. Ini jauh dari cukup,"tandasnya.
Tri mengakui ada beberapa SKPD yang dibahas secara mendalam dalam evaluasi Kinerja Birokrasi di NTB."Setelah menerima hasil evaluasi , rekomendasi sudah dibuat rencana aksi. SKPD yang secara mendalam dibahas itu ada Bappeda, inspektorat, Disnaker, distamben, disnakelut."tuturnya.
Sekda Propinsi NTB Rosiyadi Sayuti mengakui bahwa kinerja SKPD sering tidak singkron dengan publikasi."Pokok perencanaan RPJMD dalam RKPD ini tidak maskimal dilakukan. Konsistensi dokumen juga tidak konsisten, dulu 50 Persen sekarang menurun menjadi 40 Persen."ungkapnya.
Diakuinya juga bahwa selama ini kinerja SKPD datar-datar saja."Hasil evaluasi ini semoga kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya . Nilai kita baik tapi tidak membuat kita naik peringkat."pungkasnya.
Diakuinya bahwa salah satu persoalan dokumen pencapaina RPJM belum punya. Sekarang akan diusahakan ada Pergub disana diketahui cara mencapai indikator mencapainya, Masing-masing Indikator harus ada pergub, masing masing ada penangungjawabnya. "
Konsistensi perencanaan antara Pemprov dan kabupaten kota masih kurang. "ungkapnya.
Rosiyadi mengakui optimis tahun depan akan mendapat peringkat B dalam evaluasi kinerja birokrasi yang ia pimpin.
I pr
Inkonsistensi Hambat Kinerja Birokrasi
MATARAM,Sasambonews.com. Sekda NTB menganggap bahwa selama ini yang menghambat kinerja birokrasi SKPD diantaranya sering tidak konsisten antara program Pemprov dengan kabupaten kota .
Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi NTB Tri Budiprayitno ,Senin (5/08) mengungkapkan bahwa NTB dalam evaluasi akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi tahun 2015 mendapat peringkat 19 dibawah DKI Jakarta."Sebenarnya kita urutan 18,tapi apakah karena Gubernur nya DKI Ahok sehingga berubah, mungkin,"tandasnya berkelakar.
Besaran nilai yang dirilis MenPAN-RB bahwa nilai NTB 58,65 Persen ditahun 2014 dan bertambah 0,52 Persen ."Nilai kita itu CC, NTB enam kali berturut-turut nilainya CC. Ini jauh dari cukup,"tandasnya.
Tri mengakui ada beberapa SKPD yang dibahas secara mendalam dalam evaluasi Kinerja Birokrasi di NTB."Setelah menerima hasil evaluasi , rekomendasi sudah dibuat rencana aksi. SKPD yang secara mendalam dibahas itu ada Bappeda, inspektorat, Disnaker, distamben, disnakelut."tuturnya.
Sekda Propinsi NTB Rosiyadi Sayuti mengakui bahwa kinerja SKPD sering tidak singkron dengan publikasi."Pokok perencanaan RPJMD dalam RKPD ini tidak maskimal dilakukan. Konsistensi dokumen juga tidak konsisten, dulu 50 Persen sekarang menurun menjadi 40 Persen."ungkapnya.
Diakuinya juga bahwa selama ini kinerja SKPD datar-datar saja."Hasil evaluasi ini semoga kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya . Nilai kita baik tapi tidak membuat kita naik peringkat."pungkasnya.
Diakuinya bahwa salah satu persoalan dokumen pencapaina RPJM belum punya. Sekarang akan diusahakan ada Pergub disana diketahui cara mencapai indikator mencapainya, Masing-masing Indikator harus ada pergub, masing masing ada penangungjawabnya. "
Konsistensi perencanaan antara Pemprov dan kabupaten kota masih kurang. "ungkapnya.
Rosiyadi mengakui optimis tahun depan akan mendapat peringkat B dalam evaluasi kinerja birokrasi yang ia pimpin.
I pr
Via
Berita NTB
Posting Komentar