Proyek Pelebaran Jalan Bermasalah,Pemilik Tanah Ancam Blokir

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Ternyata proyek pelebaran jalan PLN-Batujai masih menyisakan masalah. Dimana, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan proyek pelebaran jalan PLN-Batujai tersebut masih bersengketa, antara pemilik tanah dengan pihak pembelinya.

Oleh sebab itu, kalau proyek pelebaran jalan PLN-Batujai dilanjutkan pemilik tanah Muhammad Ihsan akan ancam blokir pengerjaan jalan tersebut, sebelum persoalan sengketa tanah tersebut diselesaikan dengan pihak pembeli yakni Raden Masrun. “Sebelum sengketa lahan ini selesai, kami akan ancam blokir pengerjaan pelebaran jalan tersebut,” ancam Muhammad Ihsan kepada wartawan kemarin di rumahnya.

Adapun tanah milik Ihsan yang masih bermasalah ini terletak di Kampung, Mispalah Merang Baru Kelurahan Prapen Praya. Di mana, tanah ini masih dikelaim karena dinilai bermasalah selama dana proses jual beli bahkan sampai hingga sertifikat terbit dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Loteng. “Pokoknya apapun cara kami akan hentikan proyek pelebaran jalan ini, sebelum pihak pembeli mau menyelesaikan persolaan jual beli iti,” tegasnya.

Ihsan yang didampingi istri dan keluarganya meminta kepada pihak pemerintah daerah maupun pihak kontraktor untuk menuntaskan persoalan ini baru kemudian bisa dilanjutkan. “Karena jalan yang akan dipakai untuk pelebaran jalan itu, masih banyak menuai kejanggalan yang telah dilakukan oleh Raden Masrun (pihak pembeli),” ujarnya.

Adapun tanah yang dikelaim Ihsan yakni, terjadinya pembengkakan pada saat penerbitan sertifikat oleh pihak pembeli yakni Raden Masrun. Awalnya, pada tahun 1999 Ihsan menjual tanahnya dengan seluas 19 are ke Raden Masrun. Sementara, disertifikat tercatat sebanyak 28,60 meter persegi. Bukan itu saja, saat diterbitkan akte jual belinya Raden Masrun melalui Pelaksananya Muhir telah menerbitkan sebanyak 21,20 meter persegi. “Itu pun saat mau meminta penandatanganan, hanya kertas kosong yang diajukan. Dan saat itu juga dia langsung menyuruh saya menandatanganinya. Kami memang tidak tahu apa maksudnya saat itu. Saya ini memang orang tidak paham dengan apapun pak,” ujarnya.

Pokoknya, dalam kepemilikan tanah tersebut, sudah banyak kejanggalan dan kobohongan yang telah dilakukan oleh Raden Masrun. Apalagi, saat ini disertifikatnya malah terjadi pembengkakan. “Yang penting saat itu kami hanya menjula tanah saya ke Raden Masrun sebanyak 19 are. Itu pun diakui oleh Raden Masrun saat disumpah di pengadilan. Tapi, kok seperti ini,” terangnya.

Ia juga menilai, bukan hanya Raden Masrun saja yang salah dalam hal ini. Tapi, aparat penegak hukum juga telah berani menerbitkan yang sudah nyata-nyata bahwa tanah itu hanya yang dijual sebanyak 19 are.

Kemudian, adapun dalam penyelesaian ditingkat pengadilan dinilainya tidak tepat. Bahkan pihak BPN Praya juga dituding berpihak kepada orang bermodal. Karena telah berani menerbitkan sertifikat di luar jual belinya.

Tidak hanya diproses pengadilan saja lanjutnya, saat dilaporkan ke pihak kepolisian saja oleh Raden Masrun atas pemagaran yang dilakukan, itu sudah menyalahi aturan. Karena pihak kepolisian mendatanginya saat kantor libur yakni hari Minggu. “Apa iya, seperti prosedurnya. Dimana, penyidik saat itu bernama pak Putu meminta agar diselesaikan persoalan itu dengan cara sewajarnya. “Ini sudah tidak benar cara-cara mereka,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan salah satu putra Ihsan, dia yang enggan disebutkan namanya mengaku, ada permainan yang dilakukan beberapa oknum baik di Polres, Pengadilan hingga BPN. “Ini tidak masuk akal makanya, apapun caranya kami tetap akan hentikan proyek pelebaran jalan ini,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemda terutama Dinas PU dan pihak terkait lainnya, agar secapatnya diselesaikan persoalan tersebut. Sehingga pengerjaan pelabaran jalan itu bisa segera dikerjakan. “Kami hanya minta agar pihak pembeli, mau menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi juga sudah mengaku kalau saat itu hanya ia (pembeli) membeli tanah seluas 19 are saja,” ujarnya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh korban yakni, melakukan komunikasi kasi dengan Asisten III H Nursiah, Dinas PU dan ESDM, bahkan sampai ke pemerintah Kelurahan. “Tapi hasilnya sampai sekarang masih nihil,” ucapnya.

Sementara Kepala dinas PUESDM Loteng HL Rasidi yang dihubungi belum berhasil memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. |dk

Via Berita NTB