Lombok Tengah, (sasambonews). Banyaknya polemik di desa akibat adanya dugaan penyimpangan ataupun korupsi ADD ataupun raskin menjadi keprihatinan tersendiri bagi para politisi Udayana.
Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi mengatakan, terhadap banyaknya kasus sengketa di desa akibat penggelolaan dana desa maupun raskin cukup memalukan sebab di daerah lain tidak ada kisruh di desa soal ADD dan lain lain. semua bisa diselesaikan dibawah. "Kita banyak membaca dan mendengar, banyaknya kepala desa yang tersangkut hukum, kantor desa yang disegel dan pengerusakan kantor desa akibat adanya penyimpangan, sementara di kabupaten, kota lainnya di NTB kita tidak pernah mendengarnya, hanya di Lombok Tengah saja" katanya.
Ruslan sendiri tidak mengetahui penyebabnya apakah kurangnya pembinaan dari inspektorat dan BPMD ataukah adanya kepentingan politik namun maraknya pemberitaan soal persoalan di desa membuat DPRD NTB dapil Loteng menjadi malu. "Saya tidak tahu apakah pembinaan yang kurang atau apa, ini yang perlu kita tanyakan" jelasnya.
Ruslan juga menyindir media yang kerap menonjolkan berita yang negatif saja. "Saya tidak tahu kenapa pemkab Loteng tidak bisa berkomunikasi dengan wartawan agar tidak menpublikasikannya, ini yang jelek jelek saja yang ditulis" jelasnya. am