Warga Protes Pemotongan BLT, Kades Berdalih Sesuai Perdes

Lombok Tengah, (sasambonews). Warga Dusun Bangka Desa Durian memprotes pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau yang sekarang dikenal kartu sejahtra itu oleh oknum kepala dusun dan pihak kepala desa.

L.M.Ali mengatakan keberatan dengan pemotongan tersebut sebab tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Dia mengaku dipotong Rp.20.000 oleh kepala dusun setempat. Dia sediri belum mengetahui alas an pemotongan tersebut. “Kita tidak tahu alasannya, katanya untuk adminitrasi, kalaupun ada perdes, kenapa tidak disosialisasikan terlebih dahulu” ungkapnya di rumahnya.

Dia mengatakan pemerintah desa seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya peraturan desa tersebut sehingga masyarakat tidak bertanya. “Seharusnya perdes itu ditempelkan di masing masing masjid sehingga kita tahu agar tidak menimbulkan fitnah dan kecurigaan” jelasnya.

Selain warga dusun Bangka, warga dusun lain juga disunat. Hal itu berdasarkan peraturan desa yang sudah dibuat pihak desa sendiri.

Sementara itu Sekretaris Camat Janapria H.Mahlan mengaku tidak tahu menahu soal adanya pemotongan tersebut namun menurut informasi pemotongan dilakukan oleh hamper seluruh desa. Hal itu berdasarkan kesepakatan forum. “hampir semua ada pemotongan, katanya kesepakatan forum kepala desa” jelasnya.

Terkait dengan adanya uang adminitrasi mengalir ke kantor Camat Janapria, Mantan Kades Durian itupun membantahnya. “Tidak ada pengaduan masyarakat ke Kantor camat, tidak ada juga uang adminitrasi diperuntukkan untuk kecamatan, tidak ada itu” tegasnya.

Sementara itu Kepala Desa Durian L.Wirama yang dikonfirmasi tidak mengelak jika ada pungutan Rp.20.000 bagi penerima BLT. Menurutnya, pungutan itu dibenarkan karena sudah ada paying hukumnya yakni Perdes. “Sudah ada peraturan desanya, itu dasar kita untuk melakukan pemotongan, ada di papan pengumuman” katanya sembari menunjukkan papan pengumuman tersebut.

Dalam papan pengumuman tersebut memang tertera pungutan yang berbunyi untuk yang lain lain Rp.20.000. Uang pungutan itu dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat seperti kebutuhan kantor desa. “Uang itu untuk keperluan dan kepentingan desa, salah satunya membuat garasi sepeda motor” jelasnya.

Diakuinya pungutan Rp.20.000 disesuaikan dengan kondisi desa sendiri meskipun di desa lain ada yang lebih dari itu. “Kalau ada pemotongan di luar perdes maka kami tidak tahu, ada yang bahkan lebih besar dari kita namun kita sesuaikan dengan kondisi desa masing masing, itu tergantung kebijakan masing masing desa” jelasnya.

Dia berharap kepada warga masyarakat agar tidak cepat menanggapi negative sebelum ditanyakan kenenarannya ke pihak desa. “Kalau ada yang belum jelas silahkan datang ke ruangan, saya akan jelaskan, sebelum rebut rebut di bawah” tegasnya. Am

Via Nasional