Meneropong Potensi Jabatan Bagi Pejabat Lombok Tengah (bagian 5)

H.L.Idkham Khalid, H.L.Satria Atmawinata, H.M.Nursiah

Bajang Ewin dan Nusriah Bersaing Ketat, Idkham Kuda Hitam

Lalu Amrillah

Dari awal dua nama masing masing H.L.Satria Atmawinata alias Miq Ewin dan H.M.Nursiah sudah sangat santer disebut namanya menggantikan H.L.Supardan menjadi Sekda sementara Idkham Khalid dianggap pendatang baru yang belakangan namanya mencuat kepermukaan setelah L.Aswatara menyatakan mundur dari bursa.

Bajang Ewin begitu orang menyebutkan merupakan sosok pejabat yang bisa dikatakan paling dekat dengan Bupati Lombok Tengah sekarang ini. Jika bicara jasa politik maka tentu sudah barang tentu Maiq Meres wajib memilihnya sebab dari awal dia sudah secara terbuka mendukung Maiq Meres menjadi Bupati dan Wakil Bupati sementara H.M.Nursiah termasuk pejabat yang pergerakannya tidak kentara seperti halnya Ewin saat pilkada lalu sedangkan H.L.Idkham Khalid merupakan pejabat yang masuk setelah selesai peperangan. Prinsip “Antih Mayung Lelah”. Kendati Demikian, meski menjadi pendatang baru namun sepak terjangnya sulit ditandingi. Dia justru termasuk salah satu pejabat yang cukup diperhitungkan oleh Maiq Meres, jika tidak maka tidak mungkin menjadi salah satu kandidat Calon Sekda, sebab masih banyak pejabat yang pangkatnya lebih dari dia salah satunya Sekwan, Kadis Dukcapil, Asisten II dan pejabat lainnya.

Meski sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Bupati dan Wakil Bupati mengenai siapa kandidat calon Sekda yang diajukan namun spekulasi sudah berkembang bahwa ketiga nama itulah yang memang sudah diajukan oleh Bupati ditambah lagi kenyakinan semakin kuat dengan pernyataan anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi yang mengatakan, DAK dan Penyuluh, serta Keuangan sudah diajukan menjadi Sekda.

Persoalannya sekarang, masihkah berpengaruh jasa politik itu ?. Politik diibaratkan Bunglon yang suka berubah warna mengikuti median tempat dia hinggap. Semua orang tahu Bunglon, seekor binatang melata yang suka menepel di pohon pohon. Jika menempel di daun warna hijau maka diapun berubah menjadi hijau, jika menempel di dahannya maka binglon akan berubah warna seperti dahan itu.

Begitu pula dengan Politik, kadang sekarang iya, besok belum tentu, atau sebaliknya sekarang tidak, besok iya. Semua orang tidak bisa menebak sebab politik begitu sulit untuk ditebak. Dalam ilmu poltik, Politik adalah cara mencapai kekuasaan. Untuk mencapai kekusaaan maka dilakukan dengan segala cara termasuk umbar umbar janji yang penting mendapatkan dukungan. Persoalan ditepati atau tidak itu urusan belakang. Politik tidak sehat adalah politik yang mengalakan cara, tidak peduli dengan jasa orang sedangkan politik sehat adalah politik yang berkomitmen dan konsekwen dengan ucapannya. Namun pertanyaanya sekarang adakah politik seperti itu?.

Kembali ke urusan Sekda, undang undang ASN sudah mengatur mengenai posisi Sekda. Sekda dibuat sekuat mungkin posisinya di pemerintahan. Untuk mengganti Sekda tidak seperti dahulu yang kapan saja mau dicopot. Sekarang harus ada alasan yang kuat untuk menggantikannya. Kalaupun tidak ada alasan kuat yang bisa digunakan maka salah satunya adalah dengan melakukan mutasi ke provinsi yang eselonnya sama dengan eselon Sekda menjadi Kepala Dinas. Tentunya juga adanya persetujuan dari Gubernur dan juga dari Mentri Dalam Negeri.

Setelah ASN, kini datang lagi Surat Edaran Mentri PAN RB yang mengharuskan setiap pejabat yang sedang duduk di eselon II atau promosi ke eselon II harus dilakukan fit and proper tes yang dilakukan oleh tim independen, hal kitu dimaksudkan Mentri agar tidak ada dominasi kewenangan Bupati mengutak atik pejabatnya seenak perutnya. Hanya saja yang dimaksudkan dalam SE menpan RB itu adalah bagi jabatan yang kosong atau lowong.

Pengertian lowong atau kosong menurut pemahaman saya jika itu benar adalah jabatan tidak berpenghuni akibat meninggal dunia, pensiun ataupun mengundurkan diri yang mengakibatkan kekosongan jabatan, pengertian lain adalah setiap menggeser pejabat maka jabatan itu dianggap kosong dan perlu diisi dengan tes. Mungkin itu menjadi alasan belum dilakukan mutasi hingga saat ini oleh Bupati meski Wabup berulangkali mengatakan akan melakukan mutasi bahkan berani memastikan akhir Februari lalu.

Sekarang kita perlu bersabar menunggu, apakah akan pergantian Sekda atau tidak tahun 2015 ini. Ataukah hanya sebatas untuk menyenagkan hati para pejabat itu dengan mengajukan nama Sekda ?. belum diketahui. Menarik untuk kita tunggu.