Berita NTB
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Kepala Desa menuding Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah (Loteng) selaku Dinas/Instansi yang memiliki Tugas dan Pungsi (Tupoksi) mengurus Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, menjadi biang kerok lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) serta mempersulit pencairan ADD Tahun 2016.”Patut kami duga, BPMD Loteng sengaja mempersulit proses pencairan ADD Tahun 2016,” ucap Kades Pengembur Kecamatan Pujut Supardi Yusuf Senin, (18/04) kemarin.
Akibat belum dicairkan ADD hingga bulan ke empat atau Bulan April 2016 ini, pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan di Desa menjadi tersendat dan tidak bisa dilaksanaan sesuai dengan RAPBDes yang telah di susun bersama seluruh Komponen Pemdes serta masyarakat di Desa.
Bahkan selama 4 bulan yakni dari bulan Januari – April 2016, Kades bersama seluruh Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun, harus rela berpuasa.” Empat bulan sudah kita berpuasa. Jangankan untuk Gaji Staf dan Perangkat Desa, untuk melaksanakan pelayanan rutin dan administrasi di Desa juga kesulitan, karena sampai bulan April ADD tidak kunjung dicairkan,” ungkap Supardi.
Menurut Supardi, dengan lambannya pencairan ADD Tahun 2016 ini, kinerja jajaran BPMD Loteng patut dipertanyakan.
Pasalnya, pencairan ADD Tahun 2016 ini tidak akan molor jika jajaran PNS di BPMD Loteng serius bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar.”Masalah pencairan ADD ini sudah menjadi pekerjaan rutin setiap tahunnya. Dan setiap tahun pencairannya selalu terlambat. Ini ada apa, semestinya bisa berkaca dan belajar dari tahun – tahun sebelumnya. Kinerja BPMD Loteng patut dipertanyakan, jangan hannya sibuk meloby dan mengurus anggaran dinas sendiri, dan urusan ADD justru diperlambat, dipersulit dan dicuekin,” ucap Supardi.
Supardi menceritaan, informasi yang ia terima dari BPMD Loteng, lambannya pencairan ADD tahun 2016 ini dikarenakan adanya segelintir Desa yang belum menyelesaikan dasar pengusulan pencairan ADD dan adanya segelintir Desa yang tersangkut urusan Hukum.” Informasinya karena ada desa yang RAPBDesnya belum klir dan adanya Desa yang bersamalah. Saya heran kok gara – gara segelintir Desa kami yang tidak ada masalah justru di persulit,” tuturnya.
Semestinya kata Supardi, BPMD Loteng belajar ke Eksekutif dan Legislatif Loteng, terkait dengan mekanisme dan tata cara pembahasan dan pencairan Anggaran.” Coba lihat Eksekutif dan Legislatif, begitu tahun angggaran baru, dana sudah siap dan sudah bisa di dieksekusi. Kenapa BPMD Loteng tidak belajar dan melihat itu, sehingga kami tidak dipuasakan seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPMD Loteng L. Haris Munandar sampai dengan berita ini dimuat di media koran ini belum bisa dimintai penjelasan terkait dengan lambanya pencairan ADD Tahun 2016.” Pak Kaban tidak ada, coba nanti dicari lagi,” ucap salah seorang Staf BPMD Loteng yang tidak diketahui identitasnya. |rul.
Kades Semprot BPMD
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Kepala Desa menuding Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah (Loteng) selaku Dinas/Instansi yang memiliki Tugas dan Pungsi (Tupoksi) mengurus Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, menjadi biang kerok lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) serta mempersulit pencairan ADD Tahun 2016.”Patut kami duga, BPMD Loteng sengaja mempersulit proses pencairan ADD Tahun 2016,” ucap Kades Pengembur Kecamatan Pujut Supardi Yusuf Senin, (18/04) kemarin.
Akibat belum dicairkan ADD hingga bulan ke empat atau Bulan April 2016 ini, pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan di Desa menjadi tersendat dan tidak bisa dilaksanaan sesuai dengan RAPBDes yang telah di susun bersama seluruh Komponen Pemdes serta masyarakat di Desa.
Bahkan selama 4 bulan yakni dari bulan Januari – April 2016, Kades bersama seluruh Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun, harus rela berpuasa.” Empat bulan sudah kita berpuasa. Jangankan untuk Gaji Staf dan Perangkat Desa, untuk melaksanakan pelayanan rutin dan administrasi di Desa juga kesulitan, karena sampai bulan April ADD tidak kunjung dicairkan,” ungkap Supardi.
Menurut Supardi, dengan lambannya pencairan ADD Tahun 2016 ini, kinerja jajaran BPMD Loteng patut dipertanyakan.
Pasalnya, pencairan ADD Tahun 2016 ini tidak akan molor jika jajaran PNS di BPMD Loteng serius bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar.”Masalah pencairan ADD ini sudah menjadi pekerjaan rutin setiap tahunnya. Dan setiap tahun pencairannya selalu terlambat. Ini ada apa, semestinya bisa berkaca dan belajar dari tahun – tahun sebelumnya. Kinerja BPMD Loteng patut dipertanyakan, jangan hannya sibuk meloby dan mengurus anggaran dinas sendiri, dan urusan ADD justru diperlambat, dipersulit dan dicuekin,” ucap Supardi.
Supardi menceritaan, informasi yang ia terima dari BPMD Loteng, lambannya pencairan ADD tahun 2016 ini dikarenakan adanya segelintir Desa yang belum menyelesaikan dasar pengusulan pencairan ADD dan adanya segelintir Desa yang tersangkut urusan Hukum.” Informasinya karena ada desa yang RAPBDesnya belum klir dan adanya Desa yang bersamalah. Saya heran kok gara – gara segelintir Desa kami yang tidak ada masalah justru di persulit,” tuturnya.
Semestinya kata Supardi, BPMD Loteng belajar ke Eksekutif dan Legislatif Loteng, terkait dengan mekanisme dan tata cara pembahasan dan pencairan Anggaran.” Coba lihat Eksekutif dan Legislatif, begitu tahun angggaran baru, dana sudah siap dan sudah bisa di dieksekusi. Kenapa BPMD Loteng tidak belajar dan melihat itu, sehingga kami tidak dipuasakan seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPMD Loteng L. Haris Munandar sampai dengan berita ini dimuat di media koran ini belum bisa dimintai penjelasan terkait dengan lambanya pencairan ADD Tahun 2016.” Pak Kaban tidak ada, coba nanti dicari lagi,” ucap salah seorang Staf BPMD Loteng yang tidak diketahui identitasnya. |rul.
Via
Berita NTB
Posting Komentar