MATARAM, sasambonews.com. Orang nomor satu di NTB TGH.M.Zainul Majdi disebut tidak menghargai sesama pejabat publik, hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD NTB sebab menyindir ketidak hadiran Bupati Lotim dalam penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2017 dengan diksi "alam gaib ",Selasa (20/12/2016) diruang komisi III.

Menurut Johan , Mulai dari pembahasan sampai dengan penetapan APBD 2017 tidak pernah hadir, hal ini sama sekali tidak dipersoalkan oleh dewan."Kita tidak pernah permasalahan Pembahasan anggaran sampai ketuk palu, gubernur tidak pernah hadir. Padahal dalam tatib kita didewan Gubernur Harus hadir, sesama pejabat harus saling menghargai,"terangnya.

Johan juga menyebut ketidakhadiran Bupati Lombok Timur , ada alasan yang lain."Jangan dipermasalahkan ketidak hadiran Bupati Lotim , mungkin saja sakit, kita saja gubernur tidak hadir di Paripurna, dewan paham,"pungkasnya.

Disampaikan juga bahwa istilah yang disebutkan oleh Gubernur,seharusnya tak disampaikan ke publik."

Kita maklumi di tidak hadir, tidak perlu menyampaikan istilah alam gaib. Diksi atau pilihan kata itu,"tuturnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Yusron Hadi Juga membantah bahwa Gubernur NTB M.Zainul Majdi menyebut Bupati Lotim dengan sebutan alam Gaib."Saya mendengar gubernur hanya mengistilahkan seperti dalam Ayat Al-Quran yang tidak ada itu kan Gaib,ditanya mana Bupati Lotim, ada Sekda, Bappeda pun tidak ada. Ada Sekertaris Bappeda saja,"pungkasnya.

Kemudian soal surat yang dilayangkan ke Pemda Lotim sudah dikirimnya melalui email, namun sepertinya tidak dibaca."Kita kirim kok lewat email, ada dispamnya. Sudah tidak perlu diperpanjang lagi,"tandasnya.

Sebelumnya dikutif dari media bahwa Gubernur NTB M.Zainul Majdi bahwa menyesalkan ketidakhadiran Bupati Lombok Timur tersebut.

“Ini kegiatan penting bertema kebijakan fiskal dalam mewujudkan APBN yang lebih realistis, kridibel, dan berkelanjutan. Namun, faktanya Ali BD tidak hadir, jangan-jangan saat ini sedang dialam gaib,” sentilnya pada acara yang dihadiri seluruh Kepala Daerah dan Wakilnya serta Pihak Kementerian yang ada di wilayah Provinsi NTB, Senin (19/12).Ipr