Lombok Tengah, SN -- Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh INOVASI menggelar kegiatan konsultasi publik terkait roadmap pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Tengah Kamis 8/7 2021.

Konsultasi publik roadmap pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dibuka PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Drs.H.Muliawan.

Hadir Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H.Supli SH, Dekan FKIP Universitas Mataram yang diwakili L.Hamdian Afandi M.Pd, Anggota Dewan Pendidikan, Kasi Madrasah Kementrian Agama, Unsur Konsorsium LSM Lombok Tengah, Pejabat dari Bappeda, praktisi pendidikan dan unsur-unsur lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah H.Muliawan dalam pemaparannya mengatakan meski telah banyak keberhasilan dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah namun disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terutama kesenjangan mutu pendidikan antara satuan pendidikan dan antar wilayah di Lombok Tengah diantara guru dan tenaga kependidikan masih kurang dimana dari 3.761 kebutuhan guru, Lombok Tengah kekurangan guru kelas SD sebanyak 1.676 guru. Guru Agama Iskan kekurangan 244 orang dari 575 yang dibutuhkan. Sedangkan guru PJOK masih kurang 318 guru dari 575 guru yang dibutuhkan. Demikian juga halnya dengan guru SMP dimana mata pelajaran agama, PPKn, Bahasa Indonesia, PJOK, Seni Budaya, TIK, Mulok, BP/BK masih kekurangan guru sebanyak 381 orang. "sebaliknya ada beberapa mata pelajaran yang guru kita kelebihan yakni Bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS sebanyak 94 orang" kata Muliawan.

Selain itu, jumlah sekolah yang memegang akreditasi A sangat sedikit. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN SM) NTB , sampai dengan tahun 2020 jumlah sekolah yang terakreditasi A baru mencapai 13,60% atau 82 SD. Sekolah terakreditasi B baru 64,10% atau 388 SD dan terakreditasi C sebanyak 20,80% atau 126 SD sedangkan sekolah yang belum atau tidak terakreditasi sebanyak 1,5% atau sebanyak 9 SD dari 605 SD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan masalah lain adalah IPM Kabupaten Lombok Tengah yang masih rendah dimana jumlah buta aksara masih tinggi. "Jumlah buta aksara kita sampai tahun 2020 sebanyak 55.802 orang" ujarnya.

Selanjutnya kata Muliawan, berdasarkan hasil survei Indonesian National Assessment Program (INAP) tahun 2017, dari 10 Kabupaten/kota di NTB, kemampuan membaca (literasi) siswa kelas awal di Kabupaten Lombok Tengah berada di urutan ke 7 dengan skor 427. Skor ini lebih tinggi dua digit dari rata rata sekor provinsi dan lebih rendah 73 poin dari rata rata skor nasional yang mencapai 500. Sementara untuk kemampuan numerasi siswa kelas awal di Kabupaten Lombok Tengah berada diurutan ke empat dengan skor 461. "Ini disebabkan karena masih rendahnya kompetensi guru, bayangkan saja kita masih berada di nomor urut 7 dari 10 kabupaten/kota dengan nilai 50,54 dibawah nilai rata-rata provinsi yaitu 50,63 dan juga dibawah nilai rata-rata nasional yakni 54.33, jika kita biarkan ini terjadi maka akan berdampak kepada meningkatnya angka siswa mengulang kelas dan putus sekolah" jelasnya.

Selanjutnya dibidang pendidikan inklusif, Muliawan juga menilai masih ada kendala dimana pihaknya belum memiliki data yang spesifik terkait siswa berkebutuhan khusus meskipun Lombok Tengah sendiri sudah memiliki Perbup tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Atas dasar permasalahan diatas, Pemkab Lombok Tengah melalui program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mempercepat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui penyusunan roadmap mutu pendidikan Lombok Tengah tahun 2021-2026. "Karena itu melalui konsultasi publik ini kita harapkan masukan dan saran demi sempurnanya roadmap pendidikan ini" jelasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H.Supli menilai, roadmap pendidikan yang disusun pemda Lombok Tengah perlu dikaji ulang sebab dia melihat banyak kekurangan terutama pada target pencapaian rencana aksi. "Roadmap ini kan jalan yang menuntun kita ke pendidikan yang lebih baik, setelah saya baca drafnya masih belum pas, sehingga ketika saya hakkul yakin Bupati belum bisa tersenyum jika membaca draf roadmap ini" kata anggota DPRD Fraksi PKS itu.

Hal lain yang perlu dimasukkan dalam draf roadmap itu adalah soal kebijakan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah. Komitmen pemda harus dimasukkan sebagai spirit perjuangan untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. "Kalau buat kantor megah megah dan jalan ada dananya sedangkan untuk pendidikan masih kurang, untuk itu komitmen pemda juga harus kita cantumkan di dalam draf ini" ungkapnya.

Sedangkan L. Hamdian Afandi Manager Program Semua Anak Cerdas FKIP Universitas Mataram mewakili Dekan FKIP Universitas Mataram mengatakan Guru dan murid merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Keduanya satu dengan yang lain saling membutuhkan karena jika satu sistem tidak berjalan maka akan berpengaruh pada sistem yang lain. 

Menurutnya untuk dapat meningkatkan numerasi dan literasi siswa maka harus ada komitmen dari pemerintah daerah yang kuat melalui peningkatan kapasitas dan kualitas guru itu sendiri salah satunya kebijakan penganggaran yang memadai. Guru yang  berkualitas akan melahirkan ide ide dan gagasan kreatif untuk meningkatkan numerasi dan literasi siswa dengan bahan atau media pembelajaran yang ada di alam. "Kita memang tidak memiliki media namun guru punya dan mereka bisa memanfaatkan media yang ada bahkan batu kriki juga bisa dijadikan media pembelajaran" ujarnya. 

Pada intinya FKIP siap membantu menyusun roadmap pendidikan Kabupaten Lombok Tengah jika dibutuhkan.