Lombok Tengah, SN - Reses DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan ke II tahun 2024/2025 benar benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengungkap keluh kesahnya terhadap persoalan sosial yang dihadapi di lingkungan tempat mereka tinggal.

Sejak reses hari pertama hingga reses hari kedua, masalah infrastruktur dan air bersih menjadi kaluhan paling banyak disampaikan warga masyarakat. 

Di lingkungan Gelondong Kelurahan Panjisari misalnya, warga mengeluhkan kondisi air bersih, dimana keberadaan PDAM tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga masyarakat kelurahan Panjisari sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti Sumur Bor. Bagi masyarakat Gelondong, keberadaan Sumur Bor sangat vital mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum terlayani air PDAM. “Kami sangat butuh air bersih  sementara jaringan PDAM tidak bisa melayani seluruh masyarakat sehingga Sumur Bor menjadi solusi terhadap keluhan warga” kata salah seorang warga.

Tidak hanya persoalan air bersih, masalah infrastruktur jalan juga menjadi keluhan masyarakat di Dusun Serewa Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah. 

Menurut warga kondisi jalan di dusun Serewa ke arah selatan sangat memprihatikan karena itu mereka berharap melalui reses ini harapan masyarakat bisa terpenuhi. “Jalan lingkungan kami sangat buruk, belum diaspal sebagian besar, kalaupun di aspal kondisinya sudah parah” jelas ketua Fraksi Gerindra itu.

Reses L.Abdussahid di Dusun Serewa Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah 

Di Bunut Baok Kecamatan Praya, air bersih dan akses jalan yang memadai juga menjadi harapan masyarakat ditempat itu.

Disamping dua masalah utama itu, masalah lain yang dikeluhkan warga adalah alat pertanian, terop untuk masyarakat, perbaikan Masjid dan hal lainnya.

Sementara itu anggota DPRD kabupaten Lombok Tengah L.Abdussahid mengatakan apa yang menjadi harapan masyarakat ini akan dicatat dan disampaikan kepada pemerintah daerah. “Kami catat apa yang menjadi masukan dan harapan masyarakat di Dusun Gelondong ini” jelasnya di Bunut Baok 11/2/2025

Dia berjanji akan memenuhi harapan masyarakat secara bertahap sebab kemampuan daerah dengan persoalan yang dihadapi masyarakat ini tidak sebanding karena akan ada skala prioritas. “Yang diinginkan masyarakat sangat banyak, sementara kemampuan daerah terbatas, maka mana yang paling prioritas itu yang kita dahulukan, bertahap” ujarnya.