Lombok Tengah, SN – Kerja keras pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menurunkan angka kemiskinan di Bumi Tatas Tuhu Trasna berbuah manis. 

Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menurun 1,39 persen tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 lalu, atau 10,68 persen tahun 2025 dari tahun lalu 12,07 persen, 

Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri mengatakan pemerintah daerah menggelontorkan ratusan milyar untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program di masing-masing OPD. “kita berikan program program kegiatan di OPD yang dapat secara langsung mengintervensi angka kemiskinan itu sendiri berupa bantuan bantuan modal usaha” ujarnya didampingi Wakil Bupati Lombok Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten II dan Kepala Bapperida dalam keterangan persnya di Lobi Kantor Bupati Lombok Tengah Jumat 19 September 2025.

Bupati menegaskan peran koirdinasi antar OPD sangat kuat sehingga kerja kerja penurunan angka kemiskinan dilakukan secara bersama sama. “terima kasih kepada semua OPD atas kerja kerja bersama 

Bupati menambahkan jika dikonversi ke angka absolut jumlah kemiskinan 10,68 persen maka sebanyak 109.250 angka absolut tahun 2025 atau 13 ribu setiap tahun diturunkan. “Berat memang tetapi 1,39 persen ini luar biasa, tahun ini penurunan sangat progresif” ucap Bupati 

PLT Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah Sapoan mengatakan berbicara kemiskinan ada 4 indikator kemiskinan yaitu jumlah penduduk kemiskinan, kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan (P1) dimana P1 mengalami penurunan 0,05 dari 1,56 hasil susenas 1,51, keparahan kemiskinan ini menggambarkan keparahan kemiskinan antara penduduk miskin itu 0,04 persen pada bulan maret 0,27 menjadi 0,31 pada tahun 2025.

Indikator ke 4 adalah Garis kemiskinan dimana pada bulan maret 2025 sebesar 568.910 rupiah perkapita perbulan, naik 3,55 persen sehingga posisi dengan progres ini menempatkan Loteng berada di peringkat 3,

Kemiskinan kata Sapoan mengatakan banyak faktor, diantara kualitas SDM rendah dalam hal ini intervensi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian asupan gizi kurang ini juga ada di Dinkes, kemudian ekonomi rendah ada di perdagangan dinad pertanian dan lainnya sehingga disetiap OPD ada anggaran kemiskinan dan itu terintegrasi semua.

Wabup Lombok Tengah H.M.Nursiah yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah mengatakan langkah koordinasi OPD selama ini untuk menurunkan angka kemiskinan cukup baik. Penurunan angka kemiskinan cukup signifikan, tercapainya sangat terukur dengan kebijakan dan koordinasi antar OPD dsri koordinasi ini untuk data kemiskinan. Program kegiatan intervensi usaha penurunan angka kemiskinan disebar ke OPD masing-masing dengan mengalokasi anggaran setiap tahun ke OPD untuk intervensi penurunan angka kemiskinan itu sendiri. 

“Turunnya angka kemiskinan ini juga tidak lepas dari peran pers dalam memberitakan kegiatan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan” kata Wabup 

Untuk angka kemiskinan extrim menurun 0,72 orang angka kemiskinan ekstrim penurunan. “Kita optimis angka kemiskinan menjadi nol” ungkapnya.