DPRD Gelar Sidang Paripurna Ranperda Detail Tata Ruang

LOMBOK TENGAH, (22/4). DPRD gelar sidang paripurna penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap dua ranperda yakni rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Praya 2014-2034 dan perubahan atas Perda no 4 tentang retribusi perizinan tertentu, sidang akhirnya di tunda atau di skor hingga 4 jam lamanya karena Bupati tidak hadir.

Kehadiran Bupati atau Wakil Bupati sangat penting karena sesuai dengan pasal 115 poin 7 tentang Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat diwakili dalam rapat paripurna tersebut. Sehingga rapat paripurna diskor sampai dengan pukul 15.00 wita padahal sesuai jadwal sidang dimulai jam 09.00 wita.

Lama menunggu akhirnya Bupati Lombok Tengah H.M.Suhaili hadir di persidangan, sidangpun dilanjutkan oleh pimpuinan sidang Wakil Ketua L Fathul Bahri.

Sebelum Bupati menyampaikan penjelasan terhadap dua ranperda, Sekretaris Dewan terlebih labih dahulu membacakan tiga surat permohonan dari Pemerintah Daerah Loteng, agar ketiga surat permohonan tersebut bisa disetujui oleh DPRD. Ketiga surat tersebut diantaranya mohon persetujuan DPRD untuk pengalihan aset daerah yang ada di dekat SMPN 1 Praya ke Bank NTB, bantuan hibah untuk bangunan gedung MUI yang ada di poliklinik di Leneng dan memberikan pinjaman untuk PDAM terkait dengan pembiayaan air bersih.

Setelah dibacakan ketiga surat permohonan persetujuan tersebut, pimpinan Rapat meminta persetujuan kepada semua anggota dewan yang hadir untuk dilakukan pembahasan atau pengkajian terhadap ketiga surat tersebut, sehingga semua anggota dewan yang hadir menyetujui ketiga surat permohonan persetujuan tersebut untuk dilakukan pembahasan. Dimana ketiga surat tersebut akan mulai dibahas pada hari Rabu sampai hari Jum'at mendatang.

Bupati Loteng HM Suhaili FT, SH dalam sambutannnya meminta permohonan maaf kepada semua peserta rapat paripurna atas penundaan tersebut. "Kami minta maaf atas penundaan tersebut, karena ada acara yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan," katanya.

Tapi terkait dengan dua ranperda tersebut ia mengatakan kalau dilihat dari pertumbuhan suatu wilayah dari berbagai aspek maka kedua ranperda tersebut sangat penting untuk dilakukan. "Kalau regulasi sudah matang maka penataan untuk Loteng akan lebih baik dan bantuan pun akan terus datang," terangnya.

Bahkan saat ini pemda tertantang oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi akan menggelotarkan dana sebesar Rp 560 miliar untuk tahun 2015 terkait dengan penataan untuk kabupaten Lombok Tengah. "Dana tersebut sudah kita disediakan serta akan dialokasi untuk ruas jalan. Jadi regulasi itu sangat penting dan berpengaruh terhadap kemajuan untuk penataan Loteng ke depan," ungkapnya. |dadik

Via Politik dan Hukum