Berita NTB
Politik dan Hukum
MATARAM, (13/5). Gubernur NTB TGH Zainul Majdi MA, Selasa(13/05)
di ruang kerjanya, menyayangkah minimnya kehadiran Pimpinan Kepala Daerah NTB pada
acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Graha Praja Kantor Gubernur
NTB. "Saya akan Cek langsung apakah tingkat kehadirannya disebabkan
Undangan yang tidak sampai" terangnya.
KPK Sosialisasi, Pimpinan Daerah Minim Hadir, Gubernur Kecewa

Hadir dalam acara
tersebut dua Pimpinan KPK Busra Muqoddas dan Johan Budi serta Pakar Ekomomi
Kerakyatan dari UI , Gubernur NTB TGH Zainul Majdi MA,Wakil Gubernur NTB H Muh
Amin,M.Si, Pimpinan DPRD NTB dan SKPD lingkup pemerintahan Provinsi NTB.
Materi pertama yang dimoderatori oleh Johan Budi dari KPK dan
dua narasumber yaitu Pakar Ekonomi Kerakyatan UI dan Dosen Ekonomi Unram.
Dalam sesion pertanyaan disampaikan, telah terjadi investasi
asing yang terus menerus terjadi di daerah, seperti banyaknnya Pasar Modern
yang perlahan menggrogoti ekonomi rakyat "Disalah satu daerah di Praya ada
Pasar Modern yang dibuat masyarakat , tiba-tiba disamping kiri dan kanan dibuat
Alfamart dan Indomart ini tidak singkron, serta persepsi tentang belanja
langsung dan tidak langsung yang masih keliru"terang Suryadi Jaya Purnama
Salah Satu Pimpinan DPRD NTB.
Sementara ada juga
yang menanyakan kemiskinan di NTB masih tinggi dengan persentase gaji yang
masih minim "Data Kemiskinan di NTB masih tinggi"ungkap Mori Hanafi
Anggota DPRD NTB.
Ditanggapi oleh Prof
Edy Pakar Ekonomi Kerakyatan dari UI, persoalan pasar modern dan pesatnya
investor asing yang ada diakuinya masih harus di kelola "Misalkan dipasar
modern tersebut harus masuk produk lokal dan masyarakat direkrut sebagai
kariawan, seperti di Korea Pasar modern ada tetapi ada kesepakatan bahwa
minuman yang dijual harus asli produk lokal dan tidak boleh inport"terangnya.
Sementara Dr Prayitno
Basuki Dosen Ekonomi Unram yang menjadi narasumber mengatakan,terkait belanja langsung dan tidak langsung di APBD
memang menjadi sesuatu yang masih krusial, karena sering terjadi kekeliruan
"Belanja Langsung dan Tidak langsung sering menjadi perhatian serius dari
dewan dan saya sudah memberikan data juga terkait itu"tandasnya.
Pantauan MP dilokasi
nampak kehadiran dari Pimpinan daerah masih minim dan diwakilkan oleh pejabat
yang didelegasikan, padahal acara yang digelar merupakan sekala Nasional dan
sangat diperhatikan. (pr)
Via
Berita NTB
Posting Komentar