Terkait pemanfaatan Lahan, Pemuda Praya Tengah Datangi BWS

LOMBOK TENGAH, (21/5).Pemuda Kecamatan Praya Tengah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Praya Tengah mendatangai kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tengara I yang berada di Gerimax Narmada Lombok Barat Rabu (21/05) pukul 11.00 Wita, guna mempertanyakan kebaradaan tanah dan peruntukannya yang berada di Kelurahan Jontlak. Mereka diterima langsung oleh petinggi BWS Nusa Tenggara I antara lain L. Nurhatim, Bambang S, Sigit, Hadianto Suhardi serta Hanan selaku humas BWS sedangkan kepala BWS tidak hadir karena ada pertemuan dengan Bappeda Provinsi.

Menurut Nurhamsi Kurniawan sebagai koordinator hearing didepan pejabat BWS mengatakan, pihaknya bersama teman-temanya meminta kejelasan BWS atas status tanah yang berada di Jontlak sebelah timur kantor Lurah Jontlak, karena menurutnya tanah tersebut tanah milik Negara bukan milik BWS. “Kami datang ke kantor BWS untuk mempertanyakan status tanah yang ada di kelurahan Jontlak seiring dengan berakhirnya Keputusan Sekretaris Jendral Kementrian Pekerjaan Umum pada tanggal 12 Maret 2014 kemarin,” katanya.

Lebih lanjut diungkapkannya, yang menjadi permasalahan dalam Keputusan Sekertaris Jendral No 08/KPTS/SJ 2012 Tentang izin penggunaan barang milik Negara berupa tanah Kementerian Pekerjaan Umum di lingkungan Balai Wilayah Sungai Nusa Tengara I Direktorat Jendral sumber daya air untuk pembangunan perumahan pejabat/pegawai Kementerian Pekerjaan Umum.Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Sekretris Jendral Ir. Agoes Widjanarko, MP. “Dalam Keputusan sekretaris jendral tersebut berlaku hanya dua tahun dan surat tersebut sudah jatuh tempo,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta kapada BWS untuk menyikapi keberdaan tanah tersebut karena pihaknya juga telah mempertanyakan kepada semua dinas dan instansi terkait yang ada di Lombok Tengah atas hak kepemilikin tanah, dan pihaknya menyadari bahwa tanah tersebut merupakan barang milik Negara. “Selama tanah itu dijadikan sebagai kepentingan Negara, kami akan mendukung akan tetapi kalau tanah itu akan dijadikan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan kami akan menghalanginya,” lanjutnya.

Nurhamsi juga menjelaskan , di atas tanah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Praya Tengah sebagai fasilitas olah raga dan untuk kepentingan umum masyarakat Praya Tengah, maka dari itu pihaknya juga meminta kapada BWS untuk segera memasang pelang nama di atas tanah tersebut.” Kami minta BWS untuk memasang pelang nama lengkap dengan nomor Regestrasi Negaranya di atas tanah tersebut agar masyarakat tahu bahwa tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara,” pintanya.

Sementara itu perwakilan BWS Bambang, S selaku kepala pelaksana barang milik negara mengatakan, pihaknya mengetahui keberdaan keputusan sekretaris jendral yang sudah lewat batas dan pihaknya juga akan menyerahkan persoalan kepada pusat dan untuk pemasangan pelang nama akan segera akan dilakasnakan. “ Memang benar keputusan sekretaris jendral PU sudah lewat batas , dan kami akan serahkan lagi kepada Negara apa peruntukannya nanti dan pelang nama kami akan segera urus dan kami akan meminta nomor regestrasinya kepada bagian asset kementrian keuangan karena tanah tersebut merupakan barang milik Negara,” jelasnya

Lebih lanjut di katakannya, untuk pemanfaatan tanah tesebut sebagai fasilitas olah raga dan kepentingan masyarakat banyak pihaknya mengaharapakan kepada pemuda Praya Tengah utuk bersurat kepada BWS dan permaslahan tanah pihaknya akan menunggu keputusan pusat.”Apabila ada pemeriksaan dari pusat, surat yang dari pemuda Praya Tengah kami akan tunjukkan kepada pihak pusat sebagai dasar pemanfatannya,” demikian kata Bambang bersama Humas BWS. |ik

Via Sosial Ekonomi