Bupati Sampaikan Dua Raperda

Khaerul Warisin

Lotim, (Sasambonews)- Bupati Lombok Timur menyampaikan dua buah Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) pada sidang paripurna Dewan Senin16/6. Dua buah Raperda tersebut yakni Raperda tentang petanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan Raperda tentang Ijin mendirikan Bangunan ( IMB)

Bupati yang diwakili Wakil Bupati Khaerul Warisin dalam sambutanya mengatakan bahwa pelaksanaan Anggaran 2013 telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) RI perwakilan NTB dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian ( WDP).

Opini WDP berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeiksaan (LHP) tersebut disebabkan beberapa hal, yakni penuntasan asset daerah dinyatakan BPK belum tertib, sehingga BPK merekomendasikan beberapa hal untuk menuntaskannya Kata Wabup.

Upaya-upaya tersebut Lanjut Wabup diantaranya Melaksanakan iventarisasi fisik dan rekonsilisasi data diseluruh SKPD, kemudian mutasi aset harus di dukung dengan administrasi yang baik, selaian itu Pemerintah daerah juga belum mencatat jumlah asset pada sekolah negeri, kemudian sampai saat ini belum membuatkan alas hukum seperti sertifikat kepemilikan asset.

Warisin juga menegaskan BPK juga merekomendasikan agar pemerintah daerah melanjutkan kerja sama dengan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) perwakilan NTB.

Selaian persoalan asset, BPK juga menyoroti belum adanya penatausahaan obat-obatan habis pakai secara tertib, dan harus ada upaya membuat laporan penerimaan dan pemyaluran, serta melakukan perhitungan terhadap fisik, kemudian pemerintah juga belum melakukan penatausahaan dokumen inventarisasi dana bergulir dan terahir pengambilan sisa kas tahun 2013 belum sepenuhnya tepat waktu.

Lebih jauh Wabup memaparkan bahwa APBD Lombok Timur disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 1 triluun 666 milyar lebih, namun sampai ahir tahun dari target ini hanya terealisasi sebesar Rp. 1 triliun 434 milyar lebih atau sekitar 86,08 persen, dengan komposisi PAD sebesar Rp. 145 milyar lebih terealisasi sebesar Rp. 97 Milyar lebih atau sekitar 66,96 persen, kemudian pendapatan Tranfer atau dana Perimbangan Sebesar Rp. 1 Triliun 218 Milyar lebih terealisasi sebesar Rp. 1 Triliun 129 Milyar lebih atau 92,72 Persen, kemudian lain-laian pendapatan yang sah sebesar Rp. 20 Milyar terealisasi sebesar Rp.878 Juta lebih.

Pada pengajuan Raperda IMB,Wabup mengatakan bahwa pengajuan Raperda IMB ini merupakan Peraturan Menteri nomor: 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian ijin mendirikan bangunan yang mengamanatkan pemerintah daerah utuk menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah ( Perda).

Via Berita NTB