Camat Diminta Beri Contoh Menggunakan Atribut Pakaian Dinas

Ridwan Makruf (Photo by Japar)

LOMBOK TENGAH. (sasambonews).- Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Lombok Tengah (Setda Loteng) Ridwan Ma’ruf kepada wartawan koran ini, Rabu (11/06) mengatakan, Camat semestinya bisa memberikan contoh baik kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di tingkat Kecamatan maupun kepada masyarakat terkait dengan penggunaan pakaian dinas dan atribut yang menempel di pakaian dinas.” Sebagian besar Camat di Loteng tidak menggunakan atribut pakaian dinas yang sesuai dengan aturan. Semestinya pak Camat selaku kepala wilayah tertinggi di tingkat Kecamatan harus menggunakan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas yang sesuai dengan peraturan, seperti penggunan tanda jabatan camat, logo pemerintahan, papan nama, lencana PNS/Jabatan Camat dan ID Cat, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengenal identitas Camat secara pasti dan jelas. Dalam menggunakan pakaian dinas maupun atribut pakaian dinas pak camat juga harus menjadi contoh dan memberikan contoh yang baik kepada seluruh jajaran PNS yang ada di tingkat Kecamatan maupun bagi seluruh PNS Lingkup Pemda Loteng,” katanya.

Selain Camat lanjut Ridwan, PNS maupun Non PNS yang bertugas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Loteng juga tidak diperkenankan menggunakan seragam diluar ketentuan dan aturan tentang penggunaan pakaian dinas maupun atribut pakaian dinas.”Penggunaan pakaian dinas beserta atributnya sudah diatur dalam perbup Loteng Nomor 2 Tahun 2012 tentang pakaian dinas, hari kerja dan sidik jari. Dan mengacu pada Perbup itu seluruh staf PNS, Non PNS, Kabid, Kasi dan Kadis yang ada di Disbudpar Loteng tidak boleh menggunakan seragam diluar ketentun aturan penggunaan pakaian dinas beserta atributnya. Dalam Perbup itu tidak ada aturan PNS maupun Non PNS menggunakan pakaian dinas hitam putih,” ucapnya.

Sementara itu terkait dengan upaya dan langkah yang akan diambil Pemda Loteng terhadap masih carut – marutnya penggunaan pakaian dinas maupun atribut pakaian dinas di jajaran PNS maupun Non PNS Lingkup Pemda Loteng, Ridwan Ma’ruf mengungkapkan, penggunaan pakaian dinas beserta atribut pakaian dinas di jajaran PNS maupun Non PNS Lingkup Pemda Loteng masih carut marut dan susah untuk diatur, muskipun berulang – ulang kali diberikan himbauan dan teguran.” Tata cara penggunaan pakaian dinas beserta atribut pakaian dinas di Lingkup Pemda Loteng masih carut marut dan susah untuk diatur. Dalam setiap kesempatan kami sering memberikan himbauan kepada seluruh jajaran PNS maupun Non PNS untuk menggunakan pakaian dinas beserta atributnya sesuai dengan aturan. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini masih kita temukan dan melihat sebagian besar PNS Lingkup Pemda Loteng tidak menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atributnya. Penggunaan atribut pada pakaian dinas sangat penting, yaitu sebagai tanda pengenal bagi PNS itu sendiri dan sebagai penanda tempat tugas dari PNS itu sendiri,” ungkapnya.

Menurut Ridwan, masih aadanya ditemukan PNS maupun Non PNS Lingkup Pemda Loteng yang tidak disiplin dalam menggunakan pakaian dinas beserta atributnya. Dikarenakan kurangnya kesadaran para PNS dalam menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.” Kesadaran dari para pegawai Lingkup Pemda Loteng sangat kurang. Buktinya berulang – ulang kita berikan himbauan namun tidak pernah dijalankan. Untuk itu BKD Loteng harus segera mengambil sikap tegas bila perlu memberikan saksi kepada pegawai yang tidak disiplin dalam menggunakan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas. Dan bila PP yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu telah diimplementasikan, maka nantinya bagi pegawai yang tidak disiplin menggunakan pakaian dinas beserta atributnya akan diberikan saksi tegas. Sebab dalam PP ASN itu pegawai ditunktut untuk terus meningkatkan kreativitas dan hasil kerjanya,” pungkasnya. |rul

Via Berita NTB