LOMBOK TIMUR, (sasambonews). - Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen)  Dikpora Kabupaten Lombok Timur M. Supriyadi yang ditemui wartawan. Selasa 24/6 mengatakan, terkait dengan batas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMA-SMK di kabupaten Lombok Timur itu akan ditutup pada tanggal 25 ini katanya. 

Menurut Supriyadi, dalam penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2014-2015 kali ini hanya berlangsung sekitar 4 hari dan semua sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur dalam menerima siswa baru haruslah mengacu pada Juklak dan Juknis yang sudah ditetapkan oleh Dikpora yang mengatur tentang (PPDB) dengan no surat (no 800/1121/DIK.I/2014 -2015).

Adapun hal yang diatur dalam surat keputusan Dikpora tersebut, yaitu mulai dari petunjuk umum, tujuan penerimaan peserta pendidikan baru, azas-azas kependidikan, serta jumlah peserta didik yang harus dapat di tampung dalam satu rombel atau kelas. Surat keputusan ini juga berlaku pada jenjang pendidikan anak usia dini (Paud) SD, SMP. Kecuali SMK yang memiliki jurusan yang produktif 

Untuk Pendidikan non formal dalam 1 rombel harus menampung sebanyak 25 orang siswa sedangkan untuk SD harus menampung sebanyak 32 siwa, SMP 36 siswa, SMA 36 orang dan untuk SMK pada Bidang keahlian sosial dan manajemen sebanyak 36 siwa. sedangkan untuk Jurusan yang produktif seperti Pertanian dan TKD maksimal harus menampung sebanyak 32 orang  dalam satu rombel, jelas Supriyadi

Begitu juga di tambahkan oleh Supriyadi, terkait dengan biaya pendaftaran pada SMA dan SMK itu sudah di atur dan besarannya mencapai 30 ribu rupiah. Kendati demikian bagi siswa yang sekiranya tidak mampu membayar uang pendaftaran akan digratiskan oleh sekolah katanya.

Selain itu, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sekolah diperbolehkan untuk menjual seragam, selain itu sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengatur hal yang sifatnya berbasis manajemen sekolah,baik itu sumbangan untuk pembangunan, iuran komite dan lain-lainnya lanjut Supriyadi. (Ar)