Berita NTB
MATARAM, (sasambonews).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 disebutkan, masih banyak dijumpai
aset-aset tanah milik Pemprov NTB yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang
belum bersertifikat.
Demikian dijelaskan oleh Kepala Biro Umum, Ir. H. Iswandi dalam laporannya pada pertemuan Kesepakatan Bersama Pemprov. NTB dengan Kanwil BPN NTB di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur (18/8).
H. Iswandi menyebutkan, dari 1305 persil jumlah aset tanah milik Pemprov. NTB, kurang lebih 205 persilnya masih belum bersertifikat, yang terdiri dari tanah untuk bangunan jalan provinsi, dan tanah untuk bangunan perkantoran maupun penggunaan yang lain.
“Sehubungan dengan itu, dalam rangka penertiban dan penegasan hak daripada aset-aset milik Pemprov. NTB dan untuk menghindari banyaknya klaim dan untuk memastikan hak bagi Pemprov. NTB, maka upaya percepatan sertifikasi terhadap BMD berupa tanah ini perlu dilakukan,” ucap Iswandi
Sementara itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, mengatakan, Pemrov akan menyelesaikan aset-aset yang masih bersertifikat pemerintah pusat dengan melakukan balik nama, sehingga ke depan bisa menjadi yang pertama berhasil memparipurnakannya "Ini akan menjadi keberhasilan bagi Pemprov telah berhasil memparipurnakan aset-aset yang dimiliki"terangnnya setelah selesai menghadiri acara.
Dia menyebutkan, pemda memandang perlu membangun dan mewujudkan sebuah bentuk kesepakatan bersama dengan kanwil pertanahan dan seluruh jajarannya untuk memastikan penguasaan atas tanah oleh pemda betul-betul demokratis.
Nuh juga berharap agar melalui kesepakatan bersama tersebut dapat menjadi indikator utama BPK bahwa pemda khususnya Pemprov. NTB telah bersungguh-sungguh menghadirkan tata kelola uang dan aset yang tertib, terukur, dan konstitusional.
“Dengan bentuk kesepakatan ini saya berharap Kanwil BPN dan jajarannya dapat merespon secara sungguh-sungguh agar aset-aset kita berupa tanah ini betul-betul tertib, bisa dinilai dan bisa kita ungkapkan untuk kemudian bisa menjadi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah,” ucap Nuh. (pr).
BPK Temui Aset Pemprov Banyak Belum Bersitifikat
Demikian dijelaskan oleh Kepala Biro Umum, Ir. H. Iswandi dalam laporannya pada pertemuan Kesepakatan Bersama Pemprov. NTB dengan Kanwil BPN NTB di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur (18/8).
H. Iswandi menyebutkan, dari 1305 persil jumlah aset tanah milik Pemprov. NTB, kurang lebih 205 persilnya masih belum bersertifikat, yang terdiri dari tanah untuk bangunan jalan provinsi, dan tanah untuk bangunan perkantoran maupun penggunaan yang lain.
“Sehubungan dengan itu, dalam rangka penertiban dan penegasan hak daripada aset-aset milik Pemprov. NTB dan untuk menghindari banyaknya klaim dan untuk memastikan hak bagi Pemprov. NTB, maka upaya percepatan sertifikasi terhadap BMD berupa tanah ini perlu dilakukan,” ucap Iswandi
Sementara itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, mengatakan, Pemrov akan menyelesaikan aset-aset yang masih bersertifikat pemerintah pusat dengan melakukan balik nama, sehingga ke depan bisa menjadi yang pertama berhasil memparipurnakannya "Ini akan menjadi keberhasilan bagi Pemprov telah berhasil memparipurnakan aset-aset yang dimiliki"terangnnya setelah selesai menghadiri acara.
Dia menyebutkan, pemda memandang perlu membangun dan mewujudkan sebuah bentuk kesepakatan bersama dengan kanwil pertanahan dan seluruh jajarannya untuk memastikan penguasaan atas tanah oleh pemda betul-betul demokratis.
Nuh juga berharap agar melalui kesepakatan bersama tersebut dapat menjadi indikator utama BPK bahwa pemda khususnya Pemprov. NTB telah bersungguh-sungguh menghadirkan tata kelola uang dan aset yang tertib, terukur, dan konstitusional.
“Dengan bentuk kesepakatan ini saya berharap Kanwil BPN dan jajarannya dapat merespon secara sungguh-sungguh agar aset-aset kita berupa tanah ini betul-betul tertib, bisa dinilai dan bisa kita ungkapkan untuk kemudian bisa menjadi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah,” ucap Nuh. (pr).
Via
Berita NTB
Posting Komentar