Kejaksaan Segera Beberkan Indikasi Kerugian Kasus ADD Mujur dan Pengembur

Sasambo News

21 Agu, 2014 0 0

Kajari

LOMBOK TENGAH, (sasabonews).Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) berjanji dalam waktu dekat ini akan membeberkan indikasi kerugian terhadap kasus dugaan korupsi penglolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahun 2013 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur dan Desa Pengembur, Kecamatan Pujut. “Tidak menutup kemungkinan bulan ini kami sudah bisa beberkan berapa indikasi kerugiannya. Nanti kita akan kasi tahu bagaimana perkembangannya,” beber Kasi Intel Kejari Praya Zulkarnaen saat dikonfirmasi kemarin via telpon.

Namun, saat ditanya sejauh ini sampai dimana perkembangan dari kasus tersebut, ia enggan bicara banyak karena ia mengaku masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. “Jangan terlalu banyak ngomong di media dulu, karena kami masih mengumpulkan keterangan dulu,” ujarnya.

Sedangkan, terkait dengan issu yang berkembang soal indikasi kerugian dalam penglolaan ADD di desa Mujur dan Pengembur diluar. Dimana di desa Mujur terindikasi mengalami kerugian penglolaan ADD sekitar diatas Rp 50 juta. Sementara untuk di desa Pengembur sekitar dibawah Rp 50 juta. “Kalau menanggapi issu itu belum kami bisa tanggapi. Nanti saja ya mas. Yang terpenting saat ini kami masih lakukan pendalaman terhadap kasusu tersebut,” ungkapnya.

Diketahui, kasus Mujur dan Pengembur sudah masuk dalam tahap pemeriksaan sejumlah saksi. Mulai dari Kepala desa (Kades) hingga staf desa setempat. Selain itu, kasus dugaan korupsi ADD Mujur terungkap saat dilaporkan oleh warga setempat. Sedangkan kasus dugaan korupsi di Desa Pengembur juga dilaporkan warga setempat yang mengatasnamakan dirinya pemuda timuk kokoh, dengan ketua BPD Desa Pengmbur dan didampingi Ketua LSM Formapi NTB. “Kami inginkan kasus itu secepatnya dituntaskan,” ujar mantan Kepala BPD Desa Pengembur L Sahril di Praya.

Sedangkan terkait dengan issu kerugiannya yang dibawah Rp 50 juta itu, pihaknya merasa kecewa. Sehingga pihaknya meminta Kejaksaan agar lebih detail mengusut kasus tersebut. “Kami tidak yakin kalau indikasi kerugiannya di bawah Rp 50 juta. Kalau terjadi seperti itu, berarti pihak Kejaksaan tidak masukkan beberapa laporan yang kami serahkan,” pungkasnya. |dk

Via Politik dan Hukum