Melongok Sepak Terjang Peminat Cabup-Cawabup Loteng 2015 (bagian 6)

Balap Sandal Bakiak, Ajang Pembuktian Loyalis Maiq Meres

Pejabat merupakan salah satu elemen penting dalam pilkada 2015 mendatang. Karena itu penting untuk membuktikan loyalitas dari pejabat tersebut sebab seiring dengan isu bakal majunya H.L.Suparayatno-L.Fathul Bahri pada pilkada mendatang, loyalitas pejabat mulai mengendor. Dikabarkan pejabat Lombok Tengah terpecah menjadi dua yakni loyalis maiq Meres dan juga loyalis mantan Wabup H.L.Suprayatno. Tidak dipungkiri loyalis H.L.Suprayatno masih cukup banyak terutama di kalangan pejabat eselon III dan IV termasuk terindikasi ada beberapa pejabat eselon II. Nah untuk membuktikan loyalitas dari pejabat tersebut kepada Maiq Meres, berbagai kegiatan yang sifatnya menguji loyalitas dilaksanakan Bupati seperti halnya lebaran topat, malam takbiran hingga kegiatan lainnya. Selama ini pejabat tersebut masih terlihat kompak dan menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada Suhaili-Normal. Ujian terakhir yang menguji loyalitas pejabat adalah lomba Sandal Baqiak antar kepala Dinas dan Kepala Kantor dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke 69 di lapangan Muhajirin Praya.

Entah apakah hanya sekedar gertak saja atau hanya ingin melihat sejauh mana perintahnya didengar pejabat, Bupati H.M.Suhaili memerintahkan kepada seluruh kepala dinas dan Kepala Kantor untuk mengikuti lomba Baqiak tanpa terkecuali bahkan dia siap menjadi contoh bersama dengan Wabup untuk ikut lomba meskipun hanya gertak saja. Ternyata tidak satupun dari pejabat yang menentang perintahnya. Seluruh kepala dinaspun ramai ramai membuka jas untuk ikut lomba Baqiak bahkan beberapa pejabat masih menggunakan jas.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati 2015 mendatang, Suhaili memang beharap para kepala dinas itu masih loyal kepadanya. Hal itu penting artinya untuk memberikan semangat dan suport dalam rangka menghadapi pilkada 2015 mendatang sayang pejabat eselon III dan IV belum teruji secara langsung.

Sebenarnya dalam undang undang pemilu maupun dalam undang undang ASN, PNS diharamkan untuk ikut berpolitik praktis baik dalam pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada namun demikian tidak sedikit dari pejabat itu yang tidak tergerus oleh permainan politik sang penguasa. Akibatnya ancaman non job mengiringi perjalanan karir pejabat tersebut terutama yang didukung tidak terpilih kembali karena itu penting artinya dalam menjaga netralitas PNS.

Sejauh ini sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati yang menjadi pesaing Maiq Meres sudah mencatat nama nama kepala dinas ataupun pejabat yang menjadi loyalis Maiq Meres. Berharap menang pada pilkada mendatang, maka pejabat Loyalis Maiq Meres itupun dipastikan menjadi pengangguran alias non job. “Kita berharap pejabat itu netral sebab jika tidak mereka tahu resikonya” kata salah seorang bakal calon yang tidak mau disebutkan namanya.

Sebenarnya seluruh pejabat itu berniat netral pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan tetapi ambisi jabatan telah merusak sendi sendi netralitas pejabat itu sendiri terlebih lagi jabatan tidak lagi menjadi jabatan karir akan tetapi pemberian dari penguasa sebab penguasa adalah pejabat politik tentu mereka yang ada jasa politiknya yang akan diberikan jabatan. Berbeda ketika bupati dan wakil bupatinya dari jabatan karir tentu pejabat yang akan ditempatkan adalah para pejabat kompetitor, sayang tidak ada dalam kamus perpilitikan dan ketatanegaraan di Indonesia mengenai kepala daerah dari jabatan karir.

Kini PNS tinggal memilih antara netral atau ikut dalam politik praktis meskipun semu. Resiko ditanggung sendiri sendiri.

Via Opini