Pemda Loteng Siap Eksekusi Inpres Nomor 5

Kabag Humas dan Protokol

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Untuk meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan Juni lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2014, SBY menginstruksikan para menteri; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); para Gubernur; dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA), yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Untuk menjalankan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, Bupati Loteng H.M. Suhaili FT, SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Loteng beberapa waktu lalu bertempat di Pendopo Bupati Loteng menggelar pertemuan untuk membahas dan mendiskusikan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tersebut.”Tadi Malam (Rabu, 27/08 – red) Pak Bupati bersama Forkominda menggelar pertemuan. Ada empat agenda yang dibahas, salah satunya adalah terkait dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak,” demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Loteng L. Herdan dalam Konprensi Pers, Kamis (28/08) kemarin.

L. Herdan mengungkapkan, dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2014 itu, ada lima poin penting yang harus yang harus ditindak lanjuti oleh Pemda Loteng, seperti melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan sesksual terhadap anak, dan melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi perkembangan penanganan kejahatan seksual terhadap anak secara bersama-sama.”Ada lima poin penting yang harus segera ditindak lanjuti dan kelima poin penting itu menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara Bupati Loteng bersama Forkompinda. Lima poin penting itu dipandang sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga tindakan kejahatan seksual terhadap anak tidak terjadi di Loteng,” ungkapnya.

Selain itu kata L. Herdan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait bagaimana langkah ataupun cara dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak.”Genda pertemuan itu sangat penting. Pertemuan itu membahasa berbagai hal yang berkaitan dengan langkah dan upaya kita bersama dalam memberikan edukasi, pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat , sehingga kejahatan seksual terhadap anak tidak terjadi di Loteng,” ucapnya.

Diakui L. Herdan, di Loteng beberapa waktu lalu ada ditemukan kejahatan seksual terhadap anak.” Kejahatan seksual terhadap anak ini sudah ada yang terjadi di daerah kita. Mudah – mudahan peristiwa serupa tidak terulang kembali, supaya tidak menjadi aib di tengah – tengah masyarakat. Peran serta dari media masa untuk antisifasi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak ini sangat diharapkan, sehingga masyarakat bisa lebih paham dan mengetahui langkah serta upaya untuk mengantisipasi kekerasan seksual terhadap anak. Dan pelaksanaan Inpres Nomor 5 ini menjadi beban moral dan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. |rul

Via Berita NTB