PPIP “Haramkan” Ada Pemotongan Anggaran

H.L.Rasyidi

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Program PPIP merupakan kegiatan yang anggarannya sangat dilarang keras (haramkan) untuk dilakukan pemotongan.

Kepala Dinas PU dan ESDM Lombok Tengah, HL Rasidi menegaskan, untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2014 tidak boleh dilakukan pemotongan sepeserpun oleh pihak manapun.

“Kalau ada terjadi itu, silahkan cepat lapor. Agar kami langsung tindak tegas,” ungkapnya di hadapan semua Kepala Desa yang hadir dalam pembukaan sosialisasi program PPIP di aula Kantor Dinas PU dan ESDM Loteng kemarin.

Karena, di dalam jargon program PPIP itu sendiri dikatakan tanpa setoran, potongan dan pungutan. Jadi, apabila ada yang melakukan hal-hal seperti itu, maka secepatnya dilaporkan ke Dinas. “Kami juga tidak mau rusak, gara-gara issu kalau dinas melakukan hal tersebut. Kalau ada yang meminta biaya, kami minta segera laporkan ke pihak berwajib juga,” tegasnya.

Untuk itulah, dilakukannya sosialisasi ini. Agar beberapa desa yang dapat tahun ini bisa berhati-hati dalam menggunakan dan mengerjakan terhadap program PPIP tersebut. “Kami minta Kepala Desa bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada juga. Jangan sampai keluar dari aturan caranya bekerja. Karena semua itu yang menanggungnya juga ada desa itu sendiri,” ujarnya.

Disamping itu, jangan sampai gara-gara hal tersebut, sehingga akan mengganggu aktifitas pekerjaan yang lain. “Pengalaman yang dulu itu, bisa dijadikan pembalajaran. Karena isu yang beredar bahwa dalam pelaksanaan program PPIP terdapat potongan maupun pungutan,” jelasnya.

Dikatakannya juga, tahun ini ada sembilan desa yang akan menerima program tersebut yakni dari dua kecamatan. Kecamatan Jonggat desa Gemel dan Prina, sedangkan di Kecamatan Pringgarata desa Murbaye, Sepakek, Arjangke, Pemepek, Menemeng, Taman Indah dan Sisik. “Kami minta jangan sampai terulang lagi seperti kasus tahun kemarin,” pintanya.

Dalam acara sosialisasi ini, dihadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Satker PPIP Sudarni, Tenaga Ahli Menejemen Kabupaten (TA-MK) Sudirman, perwakilan Inspektorat, bahkan dari BPKP. ‘’Narasumber ini nanti, akan menjelaskan seperti apa cara penglola program dan keuangan yang baik,’’ tutur dia.

Sosialisasi ini ditingkatkan dalam rangka mengantisifasi kejadian tahun 2013. Di mana, sejumlah media memuat berita soal adanya indikasi penerimaan uang pelican dari dinas PU ESDM melalui Cipta Karya. Bahkan informasi ini pun langsung tercium Kejari Praya dan dan Kejati. Sehingga, beberapa pihak dipanggil untuk diminta klarifikasi. “Kami ingatkan, jangan sampai kasus ini terulang. Kami meminta kepada semua Kades bahkan BPD untuk bersama-sama menglola dengan baik bantuan pemerintah pusat melalui Kementrian PU,” ujarnya.

Adapun proses tahap pencairan anggaran PPIP ini nantinya, untuk tahap I pemerintah pusat akan mencairkan sebesar Rp 100 juta untuk kemajuan fisik disetiap desa. Tahap II Rp 75 juta kemajuan fisik 30 persen dan tahap III Rp 75 juta untuk kemajuan fisik 60 persen. “Tapi untuk tahun ini di Sembilan desa tersebut, dana yang akan dicairkan hanya sebesar Rp 100 juta dulu. Untuk tahap selanjutnya akan dicarikan tahun depan,” kata Kasi Perumahan Pemukiman PUESDM Muhammad Supriaddin, ST di sela-sela kegiatan.

Soal kapan anggaran bantuan PPIP ini cair dipastikan dalam waktu dekat dan tergantung hasil musawarah di desa setempat. Bahkan sampai dengan kini, pemerintah masih menunggu Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dari desa yang menerima bantuan tersebut. “Kalau RKM nya sudah jadi, maka dari fasilitator dan dinas akan ferifikasi kembali. Setelah itu, baru akan dicarikan dananya melakui rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS),” katanya. |dk

Via Berita NTB