Sengketa Lahan, PU Pending Pembayaran Tanah

HL Rasidi

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Dinas PU dan ESDM Lombok Tengah, mengaku masih menahan uang pembayaran pembebasan lahan proyek pelebaran jalan PLN-Batujai. Lantaran tanah tersebut masih bersengketa antara yang mengaku pemilik lahan Muhammad Ihsan dengan H Tahir yang telah membeli tanah tersebut di Raden Masrun. “Kami masih menahan uang pembebasan tersebut, karena antara keduanya masih sama-sama mengklaim tanah tersebut,” terangnya Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng HL Rasidi kepada wartawan kemarin di kantornya.

Alasannya, masih menahan uang pembebasan itu, karena sampai saat ini yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut Muhammad Ihsan belum mau mengalah dengan H Tahir. “Kalau masih saja seperti itu, silahkan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur hukum. Sipapun yang menang nanti baru kami akan bayar. Uangnya masih dikita, “ tegasnya.

Disamping itu, kalau sampai dalam polemik ini tidak ada jalan keluar, maka dengan adanya Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan untuk kepentingan umum. Tentunya pemerintah akan bersikap tegas. “Kalau belum selesai saja sampai tahun ini, jadinya kami akan kembalikan uang tersebut dan dimasukkan dalam silva. Tahun depan baru kami akan usulkan lagi untuk pembayaran pembebasan lahan tersebut,” ujarnya.

Sedangkan soal mediasi, pihaknya mengaku sudah sering kali dilakukan mediasi, namun tidak ada hasil. Kedua belah pihak antara Ihsan dengan H Tahir pemilik Grand Hero Praya ini sama-sama masih ngotot. Pemkab mengaku susah menuntaskan persoalan ini karena pembeli tanah pertama di Muhammad Ihsan Raden Masrun sudah meninggal dunia. “Ini masalahnya, orang yang akan jadi saksi kuat sudah meninggal,” tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada M Ihsan untuk tetap menerima pengerjaan pelebaran jalan tersebut, sehingga proyek pelebaran jalan PLN-Batujai bisa tuntas sesuai dengan secepatnya.

Diceritakannya, soal kasus sengketa kepemilikan ini H Tahir sudah melaporkan kasus Pidana ini ke Polda NTB. Bahkan kasus ini juga sudah masuk ke meja hijau dalam perkara Perdata di Pengadilan Negri (PN) Praya pada 2012. Soal sertifikat kepemilikan sampai dengan saat ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Loteng belum mengluarkan nomor sertifikat. “Ini juga alasan kami belum membayar tanah ini karena kami nilai belum akurat sertifikat yang dimiliki H Tahir,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhammad Ihsan tetap ngotot akan meblokir proyek pelebaran jalan PLN-Batujai kalau sampai tanahnya ini belum tuntas persoalannya. “Tidak ada alasan pemerintah, kami akan tetap keras mempertahankan hak kami,” tegasnya.

Bahkan ia juga bersama anaknya akan melakukan perlawanan dengan memblokir dan memagar batas-batas tanah miliknya yang diduga dicaplok pihak pembeli. “Coba saja kalau berani lakukan penggusuran,” ancamnya. |dk

Via Berita NTB