Tersangka Kasus BLBU Mangkir Dari Panggilan Kejari

Kajari Praya

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Lombok Tengah tahun 2010 yakni Samsul Arif beberapa pekan lalu. Senin (kemarin red) , Kejari Praya kembali panggil tersangka untuk dimintai keterangan, tapi tersangka Samsul Arif mangkir dari pemanggilan Kejari. “Kami akan jadwalkan kembali pemanggilannya,” ujar Kasi Pidana Khusus Kejari Praya Anak Agung Raka Putra Dharmana saat dikonfirmasi via telpon kemarin.

Ia menjelaskan, ketidakhadirannya dalam pemanggilan kali ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menjadwalkan kembali pemanggilannnya. “Pemanggilan ini untuk dilakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Siapa tahu ada perkembangan yang akan menjurus ke tersangka lainnya,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam pemanggilan itu juga ada beberapa hal yang akan di mintai keterangan tersangka. Seperti, kemana aliran dana dalam kasus BLBU tersebut dan untuk mendalami berapa kerugian Negara yang sebenarnya dalam kasus itu juga. “Nanti kami bisa padukan dengan hasil audit dari BPKB. Dengan itu baru bisa kita ketahui berapa sebenarnya kerugaian Negara dalam kasus tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya , alasan pihaknya tetapkan Samsul Arif saja sebagai tersangka, karena ia (Samsul Arif red) merupakan kunci dari semua kasus tersebut. Karena saat itu tersangka merupakan selaku Supervisor Produksi PT Sang Hyang Sri (SHS) pada pengadaan benih. "Semua dugaan penyimpangan terhadap kasus BLBU kuncinya ada di tersangka," jelasnya.

Sedangkan dari keterangan pertama sampai kedua pihaknya belum bisa indikasikan tersangka lainnya. Karena Samsul Arif sampai saat ini masih bungkam terhadap kasus tersebut. "Kalau masih bungkam, berarti ia (Samsul Arif) akan menanggung sendiri kasus tersebut," jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan Koran ini, tahun 2010 Kementerian Pertanian mengucurkan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk bantuan benih unggul. Setelah dilakukan tender PT SHS keluar sebagai pemenang hingga dimulainya penyaluran dana dalam bentuk benih tersebut. Tapi kenyataannya, banyak kelompok tani yang tidak mendapatkan benih.

Sebagian lagi dari kelompok tani hanya mendapatkan separuh dari jatah yang diperuntukkan. Sehingga kasus ini kemudian mencuat dan dilaporkan ke Kejari Praya. Setelah memeriksa belasan kelompok tani, Kejari akhirnya menetapkan Supervisor Produksi PT SHS, Syamsul Arif sebagai tersangka utama dan dalam kasus tersebut sementara diduga teridikasi kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar. | dk.

Via Politik dan Hukum