Gubernur Ajak Bupati/Walikota di NTB Jamin Keterbukaan Informasi Publik

Sasambo News

17 Sep, 2014 0 0

TGB

MATARAM, (sasambonews). Pemerintah Provinsi NTB menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik di NTB. Komitmen ini, juga menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berada di wilayah NTB.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyatakan kesiapan dan komitmennya bersama para bupati/wali kota di NTB, untuk terus melaksanakan keterbukaan informasi publik, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, sesuai amanat undang-undang.

Menurut gubernur, tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya harus selalu mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini disampaikan gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2014, di Hotel Grand Legi, Mataram, Jum'at (12/9) siang.

Gubernur muda yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini berharap, penyelenggaraan rakornas dapat berjalan baik dan menghasilkan hal-hal produktif dan berkualitas. Sehingga, bisa bermanfaat bagi kepentingan dan hajat hidup seluruh masyarakat.

Ia bersyukur, di dua tahun terakhir ini kinerja Komisi Informasi NTB berhasil meraih prestasi peringkat 6 nasional. Ke depan, diharapkan prestasi ini bisa lebih ditingkatkan. Tentunya dengan terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan KI, untuk memastikan hak publik benar-benar dapat terakses dengan sebaik-baiknya.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2014 ini secara resmi dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan “Gendang Beleq” (Gendang besar khas masyarakat Suku Sasak, Lombok) oleh Kepala Bappenas, didampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono.

Turut hadir dalam pembukaan,Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo RI, Freddy H.Tulung, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi, dan seluruh Komisioner Komisi Informasi dari 26 provinsi se-Indonesia.I pr

Via Berita NTB