Pemda Lotim Minta BPN Cabut 7 Sertifikat

Sasambo News

01 Sep, 2014 0 0

LOMBOK TIMUR, (sasambonews) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur untuk segera dilakukannya pencabutan dan penguguran terhadap 7 serifikat yang telah diterbitkan BPN di atas
lahan hutan lindung milik negara tersebut.

Menurut Asisten I Setda Kabupaten Lombok Timur H. Sahabudin yang diwawancarai wartawan di ruang Kerja Tatapem Lotim Senin 1/9/2014 Mengatakan, Pemda dalam hal ini sangat menginginkan penghapusan itu segera dilakukan oleh BPN agar persoalannya tidak berkepanjangan, dan dalam hal ini pemda sangat mengharapkan kepada BPN bisa membantu karena karena bagaimanapun juga persoalan tersebut dinilai sudah cukup
lama.
Selain Bupati meminta agar BPN dapat melakukan pencabutan dan penguguran terhadap 7 sertifikat yang telah diterbitkannya di atas lahan milik negara tersebut, “Pemkab Lotim juga telah meminta kepada pihak desa setempat agar mencabut beberapa SPPT yang masih dimiliki oleh masyarakat di atas lahan tersebut" tambahnya.

Kasus penerbitan sertifikat tanah tersebut kini menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Selong.
Beberapa waktu lalu Kepala BPN Kabupaten Lombok Timur Drs. Pudji Dipo Utomo telah dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangannya.

Kepala BPN Kabupaten Lombok Timur Drs. Pudji Dipo Utomo enggan mau bicara
banyak terkait persoalan tersebut kepada media karena Drs. Pudji Dipo Utomo menilai itu adalah persoalan lama

"Kita perlu mengetahui sejarah diterbitkannya sertifikat itu dulu, apakah penetapan wilayah tersebut menjadi hutan lindung oleh negara sebelum dikeluarkannya sertifikat, atau sebelum dikeluarkannya sertifikat" kata Drs. Pudji Dipo Utomo saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu di kantornya.

Kendati demikian terang Drs. Pudji Dipo Utomo terkait dengan persoalan tersebut BPN akan tetap melakukan koordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur terangnya. (Ar

Via Politik Hukum