Ketika Negara Luar Bicara Keamanan Di Loteng (habis)

Tanda Tanda Wujud Mosi Tidak Percaya Kepada Aparat

Masalah keamanan mutlak menjadi tanggungjawab aparat keamanan dan pemerintah daerah sementara masyarakat menjadi obyek yang diamankan, kendati demikian masyarakat juga turut andil dalam penciptaan keamanan itu sendiri. Namun kalau negara luar yag berbicara masalah keamanan, jelas ini tanda tanda mis kepercayaan kepada aparatur pemerintah dan aparatur keamanan di Lombok Tengah ini.

Tidak pernah dalam sejarah para wisatawan, investor, pebisnis bicara keamanan lingkungan kecuali di Lombok Tengah bahkan bukan saja hanya berbicara namun berbuat dengan membentuk perkumpulan security grup yang dinamakan Asosiasi Lombok Selatan.

Tentu ini pukulan telak dan langsung menohok jantung pemerintah daerah dan aparat keamanan. Yang dikhawatirkan kalau ini kemudian di posting ke internet oleh para wisatawan, pemilik hotel dan cafe tersebut maka tidak hanya pebisnis itu saja yang akan merugi akan tetapi semua orang yang terkait dalam dunia kepariwisataan. Untuk itulah pemerintah segera bertindak cepat agar jangan samapai rasa prustasi itu mengarah ke mosi tidak percaya.

Memang dalam hal ini bukan saja pemerintah daerah dan aparat keamanan yang patut disalahkan atas rentetan kejadian kriminalitas di wilayah Pantai Lombok Tengah namun pihak pemilik hotel dan cafe juga tentu harus ikut pro aktif dalam kegiatan pengamanan itu dalam bentuk kegiatan sosial dan juga tidak “pelit” untuk urusan keamanan seperti yang diungkapkan Kepala Desa Kuta beberapa waktu lalu didalam rapat membahas masalah pariwisata di kantor Bupati, tetapi saya yakin para wisatawan itu tidak akan pelit manakala keamanan benar benar dijamin. Untuk masalah ini memang harus ada kesepakatan antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan kepolisian dengan pemilik hotel dan cafe tersebut. Kesepaatan bisa saja dalam bentuk MoU yang sama sama menguntungkan kedua belah pihak. Tentunya dalam kesepakatan itu ada sanksi sanksi bagi pemilik hotel, oknum aparatur pemerintah, oknum aparat desa, dan masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut.

Kesepakatan lain adalah adanya komitmen dari pihak pihak penentu kebijakan yakni eksekutif dan legislatif dalam pengembangan pariwisata terpadu di Lombok Tengah. Kedua lembaga ini harus benar benar memiliki semangat dan etikad yang kuat dalam membangun dunia kepariwisataan di Loteng sementara aparat keamanan adalah eksekutor dalam kebijakan itu sendiri.

Bidang pariwisata selama ini dijadikan icon pendapatan asli daerah terbesar. Setiap saat selalu digembar gemborkan mengenai potensi alam yang mempesona. Langkah itu memang tepat dalam rangka promosi daerah. Dimana mana promosi memang wajib dan mutlak dilakukan tanpa itu nonsen akan bisa mewujudkan pariwisata yang maju, namun jangan lupa apa yang dipromosikan itu selaras dengan kenyataan dilapangan sehingga nanti tidak dianggap pembohongan publik dan ini akan lebih parah lagi.

Katanya Pariwisata menjadi tulang punggung pembangunan daerah namun apalah artinya tulang punggung jika tidak ada keberpihakan kepada pariwisata baik dari sisi penganggaran ataupun dari sisi keamanan. Sangat muskil pariwisata Loteng akan maju mana kala anggaran untuk bidang pariwisata ibarat tetesan air di musim kemarau. Jika memang menganggap pariwisata adalah icon pembangunan maka tentu anggaran harus diperbesar sebab untuk membenahi dan membangun pariwisata yang terpadu tidak cukup dengan ratusan juta rupiah akan tetapi trilyunan saja dilepas tidak akan pernah cukup. Jika sudah ada komitmen yang kuat maka tentu apa yang menjadi harapan bisa terwujud.

H.L Fathurahman beberapa waktu lalu mengatakan untuk menangani masalah pariwisata memang harus ada komitmen yang kuat dari semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah, aparat keamanan dan aparatur desa sereta pemilik hotel dan restauran. Pembagian tugas harus benar benar tersttruktur dengan baik, siapa bertugas apa haruslah jelas. Pemerintah tugasnya apa, aparat keamanan tugasnya apa, pam pantai tugasnya apa, pamswakarsa juga tugasnya apa. Ini semua harus jelas dan bersinergi. Kalau di jalan tugasnya siapa, di pantai tugasnya siapa harus semua jelas. “pampantai tugasnya di pantai, tidak mungkin tugasnya di jalan” tegasnya.

Kalau di Selong Belanak katanya, kesadaran masyarakat sudah cukup maju. Wisatawan yang akan berpegian ke tempat yang sepi diantar oleh karyawan hotel atau oleh masyarakat. Ronda malampun tetap dilakukan, semua itu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Apa yang dikatakan pemilik Vila Sempiak itu memang ada benarnya. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemilik hotel memang perlu dilakukan. Selain itu pembagian tugas juga harus jelas sehingga tidak tumpang tindih peran dan tugas pokok masing masing. Kalau pampantai bertugas di pantai namun saran saya jangan sampai hanya menjaga portal belaka namun harus ada penjabaran peran dan tugas masing masing. Sebab selama ini banyak tugas yang belum bisa diclearkan oleh pam pantai itu, salah satunya adalah pedagang asongan atau penjual sovernir yang kerap mengerumuni wisatawan dan sedikit memaksa serta sampah sampah yang masih berserakan akibat ketidak sadaran masyarakat.

Via Berita NTB