Menurut Supardan, komunikasi itu harus dimengerti sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan. Diakuinya di Lombok Tengah sendiri peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah dibentuk namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik, sehingga sangat diperlukan pelatihan bagi para pejabat SKPD untuk membentuk PPID di instansi masing-masing.

                Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Hubkominfo Nusa Tenggara Barat Drs Agung Hartono yang juga selaku narasumber mengatakan, sejak diberlakukan pada tanggal 30 April 2010, Implementasi Undang–undang KIP diakui belum secara lancar terlaksana, berbagai kendala dan tantangan menghadang dalam pelaksanaannya, oleh karena itu kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan masyarakat sipil menjadi penting. Agenda menciptakan pemerintahan yang transparan, partisifasif dan akuntabel harus menjadi agenda bersama, sehingga manfaat keterbukaan mesti dirasakan oleh masyarakat sebagai pemberi mandat konstitusional kepada pemerintah.

                Diakuinya, saat ini Pemerintah Provinsi telah membentuk PPID disetiap daerah, namun dalam penerapannya belum berjalan dengan baik karena masih bervariasi, dikatakan bervariasi kedudukan PPID masih di dua tempat, ”PPID di daerah sangat bervariasi penanganannya, di satu sisi ada di sekretariat di sisi lain ada yang di Hubkominfo” jelasnya.