Kisruh PGRI, Pengurus Minta KLB

Khairil Anwar

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Kepengurusan Persatuan Guru Republik Indoenesia (PGRI) Kabupaten Loteng yang di pimpin oleh Khairil Anwar terus menuai protes dan polemik. Dimana, sejumlah pengurus cabang PGRI di kecamatan mendesak agar Ketua PGRI Loteng Khairil Anwar untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, selama ini Ketua PGRI dinilai tidak professional, tidak menjunjung tingggi sportifitas organisasi, moralitas dan tidak bekerja sesuai dengan AD/RT yang ada. “Untuk itulah kami minta agar Konfrensi Luar Biasa (KLB) segera dilakukan. Karena, PGRI saat ini sudah keluar dari AD/RT yang ada,” tegas salah satu pengurus daerah PGRI L Muslehudi kepada wartawan selasa.

Dijelaskannya, dalam KLB itu nanti jelas akan meminta ketua PGRI untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Walaupun ketua PGRI sudah menyatakan dirinya untuk pengunduran dirinya. “Memang Ketua PGRI sudah menyatakan hal itu secara lisan dan tulisan yang disepakati saat dilakukan konfrensi kerja I pada tanggal 27 Oktober lalu di Gedung PGRI Loteng. Tapi, tetap kami akan mengacu pada aturan yang ada. Sehingga kami minta agar secepatnya dilakukan KLB,” ucapnya.

Selain itu, dasar diusulkan KLB secepatnya, karena dinilai kebijakan yang selalu dikeluarkan oleh ketua PGRI terus menyalahi aturan atau AD/RT yang ada. Seperti yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2014. Dimana, Ketua PGRI telah mengganti Wakil Sekretaris Ahmad Ikmal dengan L Srigede tanpa melalui rapat pengurus. Selanjutnya, tanggal 4 Juni 2014 pengurus kabupaten telah mengedarkan surat Nomor 0011/ORG/PGRI-Loteng/XXI/2014 yang isinya Ketua PGRI meminta dukungan dana kepada anggota melalui gaji 13. Didalam surat tersebut, tertulis penambahan dana sebanyak Rp 2.000 yang alasannya akan dimanfaatkan untuk Sekretariatan.

Adapun persoalan lainnya yakni Ketua PGRI diduga telah mengambil uang iuran di Bendahara UPT Dikpora di empat kecamatan. Diantaranya Kecamatan Praya, Praya Barat Daya, Praya Timur dan Janapria tanpa melalui bendahara pengurus cabang. “Pokoknya apa yang telah dilakukan itu, Ketua PGRI telah melanggar AD/RT yang ada. Dari itu, kami mendesak agar KLB secepatnya dilakukan,” desaknya.

Sementara salah satu Kepala SMAN 2 Praya H Masri menilai, selama kepemimpinan ketua PGRI yang baru saja dilantik tersebut, pihaknya belum tahu bagaimana bentuk program yang ada. Hal itu, disebabkan karena pengurus PGRI yang saat ini belum ada koordinasi yang telah dilakukan ke sekolah. “Intinya kepengurusan PGRI saat ini kami anggap pasif. Karena belum ada program yang menyentuh ke dunia pendidikan di Loteng,” kata singkatnya.

Terpisah, Ketua PGRI Loteng Khairil Anwar yang dikonfirmasi mengaku, bingung dengan desakan para pengurus. Apalagi mereka mendesak untuk mengundurkan diri. “Apa salah saya, sehingga mereka seperti itu. Dan AD/RT yang mana kami langgar,” tegasnya.

Namun, ia menilai desakan itu merupakan desakan dari segelintir pengurus saja. Bahkan disebutkannya, desakan ini juga muncul dari Ketua cabang PGRI kecamatan. Daiantaranya, kecamatan Pringgarata, Kopang dan lainnya. Akan tetapi, pengurus cabang PGRI di kecamatan lain, seperti Kecamatan Jonggat, Janapria, dan Kemenag tetap mendukung dirinya. “Saya tetap akan merespons tuntutan pengurus tersebut. Bahkan, Jumat lalu, saya juga sudah layangkan surat pengunduran diri ke PGRI provinsi. Dan itu juga merupakan bentuk saya sebagai orang tua yang harus mendengar permintaan anak-anaknya di bawah,” ungkapnya.

Kemudian, ia meminta kepada pengurus cabang PGRI agar tidak setengah hati melakukan protes dan permintaan pengunduran dirinya. Karena, kalau mau berbuat silahkan dilanjutkan. “Ingat, jangan pernah berbuat setengah hati. Dan kalau mau berbuat harus sampai saya benar-benar lengser,” pungkasnya. |dk

Via Pendidikan-Budaya