SK PNS 100 Persen Diserahkan

Wabup serahkan SK PNS K1

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah (Loteng) Nomor. 540 tahun 2014 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng, Kamis (25/25) lalu sebanyak 116 orang PNS lingkup Pemkab. Loteng Formasi Honorer Katagori Satu (K1) Loteng, menerima surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang dikenal dengan istilah SK 100 persen.

SK PNS itu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Loteng Drs. H.L. Normal Suzana di Gedung Balai Karya Loteng.

Penyerahan SK PNS bagi 116 orang PNS itu juga dirangkaikan dengan pengambilan sumpah / janji PNS Formasi Honore K1 Lingkup Pemkab. Loteng.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Loteng Drs. H.L. Normal Suzana mengatakan, pengambilan sumpah/janji bagi PNS merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan dalam Undang – Undang, maka setiap CPNS setelah diangkat menjadi PNS wajib mengangkat sumpah / janji PNS.” Pengambilan sumpah PNS dan pembagian SK PNS ini merupakan puncak dari harapan para PNS. Untuk itu sumpah / janji yang diucapkan itu harus benar – benar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya,” katanya.

Wabup mengungkapkan, penyerahan SK PNS ini juga merupakan jawaban yang selama ini ditunggu oleh CPNS. Setelah melalu proses yang cukup panjang 116 CPNS formasi Honorer K1 kini resmi berstatus sebagai PNS.” Sebelum SK PNS ini dibagikan banyak yang menelpon, kapan SK PNS itu akan dibagikan. Sekarang SK PNS ini sudah dibagikan dan penyerahan SK PNS ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan para PNS. Seorang CPNS harus melalui proses dan mekanisme yang panjang baru bisa menerima SK PNS, dan proses dan mekanisme itu telah dilalui dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Menurut Wabup menjadi PNS itu bukanlah perkara yang mudah, seorang PNS harus mengetahui dan memahami Tugas dan Fungsinya (Tupoksi) sebagai PNS. Terkadang seseorang sebelum bersatus sebagai PNS etos kerja dan kerajinannya melebihi seorang PNS, namun setelah diangkat menjadi PNS terkadang etos kerja dan kerajinannya itu menurun hingga 85 persen.” Menjadi PNS itu tidak semudah membalik telapak tangan. PNS harus mengetahui dan paham dengan Tupoksinya. Terkadang sebelum bersatus sebagai PNS, rajinnya bukan main, namun setelah berstatus sebagai PNS berubah 85 persen, seperti malas masuk kantor dan tidak paham akan Tupoksinya,” ucapnya.

Wabup mengungkapkan, dirinya tidak menginginkan ataupun mendengar ada PNS yang malas dan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Tupoksi. Bagi PNS yang malas dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksinya maka akan diberikan sanksi tegas berupa, pemotongan Tundangan Kinerja Daerah (TKD), penundaan kenaikan pangkait hingga pemecatan sebagai PNS.”Saya tidak menginginkan ada PNS yang malas dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksinya. Jangan menyepelekan tugas dan tanggungjawab sebagai PNS, kerjakan tugas tepat waktu jangan menunda – nunda pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kita bs memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada PNS yang malas dan melanggar aturan maka akan ditindak tegas. kita berikan sanksi berupa pengurangan TKD, penundaan kenaikan pangkat dan pemecatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, tidak menutup kemungkinan PNS yang diangkat melalui Formasi K1 ini diberikan amanah memegang jabatan di Lingkup Pemkab. Loteng.”tidak menutup kemungkinan para pns yg diangkat dari honorer ini diberikan jabatan, asalkan bisa menunjukkan etos kerja yang baik,” pungkasnya. |rul

Via Berita NTB