Staf Kesbangpoldagri Diwajibkan Berbahasa Asing

Kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Tengah H.M. Suhardi (tengah)

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Dalam rangka menunjang dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) khususnya dibidang pengawasan dan pemantauan Warga Negara Asing (WNA) Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lombok Tengah mewajibkan seluruh jajarannya untuk bisa menguasai dan berbahasa asing khususnya Bahasa Inggris

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan penguasaan dibidang Bahasa Inggris, Selasa (02/12) Kesbangpoldagri Lombok Tengah menggelar kursus kilat Bahasa Inggris bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Tengah.

Peserta kursus kilat Bahasa Inggris itu diikuti oleh seluruh jajaran Kesbangpoldagri Lombok Tengah. .”Seluruh staf Kesbangpoldagri harus bisa menguasai dan berbahasa Inggris. Hal itu untuk memudahkan pelaksanaan tugas pokok kami yakni dibidang pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah Lombok Tengah,” demikian dikatakan Kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Tengah H.M. Suhardi kepada wartawan media ini, Selasa (02/12) kemarin.

Selain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dan pemantauan WNA yang menjadi salah satu tugas pokok Kesbangpoldagri, kursus Bahasa Inggris itu juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran Kesbangpoldagri Lombok Tengah. Kursus Bahasa Inggris ini juga untuk meningkatkan SDM semua. “Akan sangat lucu dan mengherankan jika kami yang memiliki tugas mengawasi dan memantau keberadaan WNA tidak bisa berbahasa asing. Yang kita awasi ini WNA dari segala penjuru negara yang datang ke Lombok Tengah, dan kalau kita tidak bisa berbahasa asing maka secara tidak langsung bisa mempengaruhi kinerja kita” jelasnya.

Ditambahkannya,dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan WNA ini harus bisa berkomunikasi dengan WNA yang diawasi, untuk itu tidak ada alasan bagi staf Kesbangpoldagri termasuk dia sendiri untuk tidak bisa berbahasa asing, minimal Bahasa Inggris tutur H.M. Suhardi.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah itu mengungkapkan, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kursus Bahasa Inggris itu bersumber dari iuran sukarela seluruh jajaran Kesbangpoldari Lombok Tengah. Untuk penyampaian materi kursus sendiri dilaksanakan setelah jam istirahat dan dilaksanakan selama 2 jam dengan 2 kali pertemuan dalam satu minggu.”Biaya kursus ini ditanggung oleh seluruh jajaran Kesbangpoldagri dengan cara mengeluarkan iuran seiklasnya. Dua orang Tutor siap mengajari kami Bahasa Inggris, dan bila kegiatan ini ditekuni dan disimak secara baik, menurut Tutor itu dalam waktu tiga bulan Insya Allah kami sudah bisa menguasai Bahasa Inggris. Proses pembelajaran dilaksanakan setelah jam istirahat, pembelajarannya sendiri akan berlangsung selama dua jam dengan dua kali pertemuan dalam seminggu,” ungkap H.M. Suhardi.

H.M. Suhardi menjelaskan, selain diberikan materi pembelajaran, peserta kursus juga akan turun kelapangan untuk mempraktikkan secara langsung teori – teori yang telah diberikan.”Seluruh peserta akan diuji kemampuannya berkomunikasi dengan WNA, Peserta nantinya akan kita ajak study Tour ketempat – tempat wisata seperti ke Pantai Kuta untuk menguji kemampuan berkomunikasinya dengan WNA. Kegiatan kursus Bahasa Inggris ini juga untuk menjawab tantangan Global, mengigat saat ini tingkat pembangunan di segala sektor di Lombok Tengah semakin maju,” ucapnya.

H.M. Suhardi menambahkan, dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan WNA terdiri dari dua peraturan yakni Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan WNA dan Ormas, dan yang kedua Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang tenaga kerja asing.”Pemantauan WNA ini menjadi tugas pokok kami, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kominda dan dinas / instansi terkait. Tugas ini tidak ringin, membutuhkan kemampuan dan SDM yang baik, salah satunya harus bisa berkomunikasi dengan WNA. Kedepannya di hari – hari tertentu kami akan menerapkan wajib berbahasa inggris di lingkup Kesebangpoldagri. Dan yang paling penting dari pengawasan WNA ini adalah untuk mencegah dampak – dampak negatif yang bisa terjadi ditengah – tengah masyarakat Lombok Tengah dari keberadaan WNA itu,” pungkasnya. |rul

Via Berita NTB