Akhirnya 15 Desa Pemekaran 2010 Miliki Kode Desa

L/ Haris Munandar

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). 15 Desa yang dimekarkan pada Tahun 2010 lalu, akhirnya bisa tersenyum dan tidak lagi bergantung pada Desa Induk.

Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Nomor Kode Desa bagi 15 Desa pemekaran tersebut.”Kode Desa itu dikeluarkan Kemendagri pada akhir bulan Desember 2014 lalu. Dengan keluarnya Nomor Kode Desa itu, 15 Desa yang dimekarkan pada Tahun 2010 lalu kini sudah memiliki Nomor Induk Desa,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah L. Haris Munandar, Jum’at (23/01).

Dengan telah memiliki Nomor Induk Desa, 15 Desa hasil pemekaran itu tidak lagi bergantung pada Desa Induk, tidak hannya itu saja, kelima belas desa yang dulunya Alokasi Dana Desa (ADD) bergantung pada Desa Induk, namun kini kelima belas desa hasil pemekaran itu mendapatkan ADD sesuai dengan APBdesnya masing – masing.”15 Desa hasil pemekaran itu tidak bergantung lagi di Desa Induk. Penentuan besar kecil ADD per tahunnya terganung pada APBdesnya,” tutur L. Haris.

Sementara itu terkait dengan adanya tuntutan dari sejumlah kalangan yang menginginkan kelurahan beralih status menjadi Desa, L. Haris Munandar mengatakan, dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelurahan memiliki peluang untuk beralih status menjadi Desa. Namun peralihan status dari Keluarahan menjadi Desa itu harus melalui kajian dan membutuhkan proses yang cukup panjang.”Di UU Nomor 6 Tahun 2014 itu kelurahan berpeluang untuk beralih status menjadi Desa, tetapi peralihan status itu tidak segamang yang kita bayangkan, harus ada kajian dan pertimbangan, sehingga jangan sampai setelah dialihkan statusnya, justru tidak bermanfaat dan menjadi beban pemerintahan. Proses peralihan status kelurahan ke desa itu membutuhkan tahapan dan proses yang cukup panjang,” katanya.

Menurut L. Haris, tidak samanya alokasi anggaran antara Kelurahan dengan Desa itu dikarenakan kelurahan menjadi bagian dari pemerintah kecamatan, sehingga segala sesuatu yang menyangkut anggaran kelurahan itu berada di Pemerintah kecamatan, sedangkan Desa sendiri merupakan bagian yang tersendiri dan berhak menentukan angarannya melalui ADD tergantung dari besar kecilnya APBdes masing – masing Desa.”Kelurahan itu bagian dari Kecamatan, jadi urusan besar kecil jumlah anggarannya itu tergantung dari Kecamatan. Masalah ada perbedaan nilai anggaran antara Keluarahan dengan Desa ini nanti kita akan cari solusinya dan mencari titik temu persoalannya,” ucapnya.

Dalam penentuan besar – kecilnya ADD masing – masing Desa, dilihat dari luas wilayah Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin dan APBdes.”Besaran ADD masing – masing desa berbeda. Penentuan besar kecil ADD dmasing – masing Desa itu ada Pariabel dan ketentuannya. Seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK Miskin yang sesuai dengan data dari BPS dan besran APBdes. Jadi desa tidak bisa menentukan sendiri besaran nilai nominal ADDnya tampang memperhitungkan dan mempertimbangkan Pariabel ataupun ketentuan yang berlaku,” ujar L. Haris . |rul

Via Berita NTB