Menyoroti Inplementasi Penerapan UU Desa Di Kabupaten Lombok Tengah (Habis).

Inplikasi Pilkadus Dengan Pilkades Sama Bahayanya

L. Amrillah

Jabatan Kepala Dusun tidak kalah bergengsinya dengan Kepala Desa. Kedua duanya memiliki daya magnet yang luar biasa, padahal ketika tahun di atas tahun 80 an, jabatan kadus seolah olah jabatan yang dipandang sebelah mata. Tidak sedikit masyarakat yang menolak diberikan jabatan sebagai Kadus alias Keliang, meskipun memiliki tanah pecatu.

Kini era itu berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Untuk menjadi kadus sendiri cukup berat pejuangan yang harus ditempuh oleh kandidat. Tidak hanya bermodalkan ketokohan ataupun ketenaran akan tetapi juga bermodalkan uang.

Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar masyarakat berebut menjadi kepala dusun. Diantaranya karena kadus memiliki tanah pecatu sama halnya dengan kepala desa. Selain itu Kepala Dusun saat ini memiliki honorarium yang terus mengalami kenaikan.

Kepala BPMD Lombok Tengah L. Haris Munandar mengatakan jabatan kadus dinilai memiliki peranan yang sangat vital. Kadus merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa karena itu pemerintah mulai memperhatikan kesejahtraan para kepala dusun. Karena dianggap vital peran dan fungsinya kata Aris, maka orang orang yang menjadi kadus adalah sosok ataupun figur yang enerjik, muda dan ditokohkan. “makanya di persyaratan kepala dusun lebih ketat ketimbang kepala desa, salah satunya terlihat pada pembatasan umur bagi kadus sedangkan kepala desa tidak terbatas, Ijazah kadus juga harus minimal SMA sedangkan kepala desa boleh SMP” tegasnya.

Sampai saat ini perda desa sedang digodok namun sejumlah kepala desa sudah melaksanakan pemilihan kepala dusun. Padahal jauh hari BPMD sudah menghimbau untuk menunda sembari menunggu perda selesai dan disahkan dewan, hanya saja karena adanya desakan masyarakat maka Pilkadus tetap dilaksanakan.

Yang jadi persoalan sekarang adalah adanya kekisruhan pasca dan sebelum pemilihan, sejumlah desa menilai pembatasan umur belum bisa diterapkan karena Perda belum disahkan sementara pasca pilkadus, persoalanpun muncul diantaranya tudingan adanya permainan oleh panitia, adanya pemilih ganda, pemilih tak bertuan termasuk juga domisili ikut dipersoalkan.

Untuk persoalan domisili. Dalam Undang Undang desa tidak disebutkan bahwa sesorang bakal calon kepala dusun harus berdomisili di dusun tersebut namun yang disebutkan disana adalah pernah menetap di desa itu minimal 6 bulan dengan kata lain siapapun berhak menjadi kepala dusun tidak hanya di dusun itu namun didusun lain sepanjang dipilih oleh masyarakat.

Untuk masalah itu tentunya nanti akan di atur dalam perda UU desa yang segera akan di rampungkan oleh BPMD.

Kini semua pihak harus menunggu perda ditetapkan dahulu untuk melaksanakan pilkadus bagi yang belum sedangkan yang sudah melaksanakan juga hendaknya menungguperda tersebut sebab bisa jadi apa yang dihasilkan sebelumnya akan dianulir oleh perda itu sendiri seingga akan sia sia pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan biaya besar itu.

Kepala BPDM sendiri menyarankan agar kepala dusun yang sudah habis masa jabatannya hendaknya di PLT kan sembari menunggu perda selesai. Meski demikian tidak sedikit kepala desa yang membadel. Am

Via Berita NTB