Program Lempermadu Babak Belur

LOMBOK TENGAH,(sasambonews). Selama ini program yang selalu didengung-dengungkan oleh Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT terkait dengan program Lemparmadu ternyata dinilai gagal. Dikarena, kepengurusan terutama tenaga teknis yang ditempatkan di desa kurang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga program tersebut terlihat lemah atau kurang maksimal berjalan. “Kalau bisa struktur kepengurusan dirubah saja,” kata Koordinator PRC-TKPKD Lombok Tengah Rahmayati kepada wartawan.

Apalagi dalam program Lemparmadu tersebut juga dinilai tidak memiliki patokan evaluasi pertahunnya. Dengan hal itu, telah membuat program tersebut tidak memiliki capaian program evaluasi lemparmadu. Sehingga membuat kondisi program tersebut hampir tidak ada hasil. “Semua itu disebabkan karena ego dari masing-masing sektoral, sehingga program Lemparmadu terlihat tidak ada hasil atau tidak memiliki kegiatan di desa,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dari kegiatan rapat Koordinasi (Rakor) tingkat kecamatan Lempermadu yang dilakukan di 12 Kecamatan pada pertengahan November lalu, gambaran umum yang dihasilkan dari catatan yang berhasil dikumpulkan oleh fasilitator lapangan maka disimpulkan keluhan yang berkaitan dengan keberadaan Lempermadu di desa rata-rata menyoroti soal kepengurusan, sosialisasi serta koordinasi yang dilakukan selama ini.

Apalagi, keberadaan program tersebut merupakan sebagai salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Era Maiq Meres yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, dilanjutkan keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 476 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Pengurus Lempermadu kabupaten Lombok Tengah. Dan yang terbaru Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2013 tentang Lempermadu. “Namun apa program tersebut tidak berjalan maksimal dikarenakan beberapa hal tersebut,” ucapnya.

Padahal tujuan pembentukan Lempermadu untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun masyarakat agar dapat terlaksana secara adil, merata, dan tepat sasaran dengan melibatkan pemerintah desa, aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan desa pengurus masjid serta seluruh unsur masyarakat berbasis rumah ibadah.

Selain itu juga, komitmen penguatan terhadap kelembagaan Lempermadu sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data serta pengembangan pusat pengaduan masyarakat di tingkat desa dilakukan yang dilakukan ole Konsorsium LSM dan OMS Lombok Tengah pada unit kerja PRC TKPKD Lombok Tengah melalui kajian terhadap Kelembagaan Lempermadu dengan menyebar quesionerdi 70 desa dalam lingkup 12 Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun tujuan dari kajian ini antara lain untuk mengetahui eksistensi lembaga Lempermadu (setelah berjalan hampir 4 tahun) serta perbandingannya dengan esksistensi lembaga lainnya yang membantu proses pembangunan di desa. Selain itu pentingnya mengetahui akses masyarakat terhadap informasi, data dan dokumen publik di desa juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari kajian ini. “Intinya kami inginkan program tersebut kedepan dapat lebih terarah dan tepat sasaran,” pungkasnya. |dk

Via Berita NTB