Waw, !!!, Pemkab Loteng Nunggak Listrik Rp. 200 Juta

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Kalau masyarakat yang nunggak pembayaran Listrik, sudah bukan hal yang unik karena kadang tidak memiliki uang untuk bayar, namun bagaimana kalau pemerinrah daerah yang menunggak sampai ratusan juta ?. Buktinya ada sejumlah Dinas/Instansi teknis yang mengurusi persolan kelistrikan di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab. Loteng) dianggap lalai menanganai pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU).

Hal itu diketahui setelah PLN rayon Praya, membeberkan sisa tunggakan PJU dan penerangan di masing – masing SKPD lingkup Pemkab. Loteng sebesar Rp 200 juta.

Tunggakan sebesar Rp. 200 juta itu merupakan sisa tunggakan pada bulan Desember 2014 lalu. Sebelumnya, Pemkab. Loteng menunggak selama tiga bulan, terhitung sejak Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 600 juta. Namun, dalam perjalanannya Pemkab. Loteng hannya mampu melunasi Rp 400 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp 200 juta sampai dengan saat ini belum bisa dilunasi dan sedang dalam proses penagihan.

Akibat kelailainnya itu, membuat PT. PLN, pernah menerapkan kebijakan pemadaman PJU selama tiga malam berturut-turut pada bulan Desember 2014 lalu. Kecuali traffik light atau lampu merah. Akibatnya, suasana lampu jalan, dan taman kota menjadi gelap gulita.

Jika dalam waktu dekat, dinas teknis tidak menyelesaikan tunggakannya, PT. PLN akan kembali memadamkan PJU yang ada di wilayah Loteng. Termasuk juga penerangan yang ada di SKPD Lingkup Pemkab. Loteng.

Permasalahan tunggakan itu juga, menurut PT. PLN menjadi budaya Pemkab. Loteng setiap tahunnya. Di tahun 2013 lalu, Pemkab menungguk sebesar Rp 600 juta. Pembayarannya pun dilakukan di awal Februari tahun 2014. Begitu pula sebaliknya, tunggakan di tahun 2014, dijanjikan akan diselesaikan pada awal tahun 2015 ini.

“Agar tidak menjadi budaya tahunan, kami berencana membuat program koordinasi setiap tiga bulan sekali. Harapannya, sejak dini kita ingatkan kepada mereka, untuk membayar listrik,” kata kepala PT. PLN Rayon Praya Lalu Mulyadi Jum’at (23/01)

Muliadi mengungkapkan, program itu diharapkan dapat meminimalisir budaya buruk Pemkab. Loteng, dirinya melihat, tunggakan terjadi karena pos anggaran untuk urusan kelistrikan habis. Pos itu sendiri tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA), setiap APBD murni maupun perubahan. Sehingga, bidang teknis tidak berani menggunakan pos anggaran lain. Namun, secara langsung permasalahan itu, justru merugikan PLN.

Untuk itu lanjut Mulyadi, agar dinas atau instansi teknis, memperhatikan pos anggaran kelistrikannya. Dengan harapan, anggaran yang dimaksud tersedia dan cukup, untuk kebutuhan satu tahun, yang disesuaikan dengan perhitungan atau pengalaman pembayaran di tahun-tahun sebelumnya.

“Harusnya Pemkab. Loteng jemput bola ke PLN. Tapi, ya sudahlah. Tahun 2015 ini, saya akan melakukan perubahan besar-besaran. Nantinya, biar kami yang pro aktif ke Pemkab,” tuturnya.

Mulyadi menambahkan, setiap bulannya Pemkab justru mendapat pajak penerangan jalan dari PLN, yang disetor ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Loteng sebesar Rp 900 juta lebih. Di sisi lain, kewajiban atas pembayaran setiap bulan dari Pemkab minim. “Dana pajak itu, diperolah dari pembayaran listrik seluruh warga Loteng ke PLN setiap bulan, dan kita setor juga setiap bulan ke Dispenda,”ucapnya.

Menurut Mulyadi, Kontribusi yang diberikan itu tidak seimbang, antara kewajiban dan hak Pemkab Loteng ke PLN. Untuk itulah, dalam waktu dekat, pihaknya akan mendatangi dinas teknis yang menyangkut kelistrikan. “Kebetulan saya baru memimpin PLN Praya ini. Saya sebelumnya, pernah bersilaturahmi dengan Bupati, dan beberapa dinas teknis. Saya pun menyampaikan visi misi perubahan pelayanan PLN,” tuturnya, dalam pelayanan kami memberikan kemudahan kepada warga yang belum menikmati listrik, mengurangi titik redup dan program lainnya. Untuk itu mohon dukungan pemerintah dan warga. Dengan cara, memenuhi kewajiban secara rutin setiap bulan,”pungkasnya. |

Via Berita NTB