BPK RI Warning Kepala Daerah

MATARAM, (sasambonews). BPK RI, memberikan warning kepada setiap kepala daerah agar bisa menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, karena masyarakat masih banyak tidak puas hal ini disampaikan langsung Anggota Tim VI BPK RI Prof. Dr. Badrullah Akbar, M.B.A.

Sosialisasi implementasi akuntasi berbasis aktual dan implikasinya terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 dilaselenggarakan di Provinsi NTB bertempat di Aula Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPND) Kabupaten Lombok Tengah (3/2). hadir dalam acara tersebut, Anggota Tim VI BPK RI Prof. Dr. Badrullah Akbar, M.B.A dan Anggota Tim III BPK RI Prof . Eddy Mulyadi Soepardi beserta Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri. Selain itu hadir pula Gubernur wilayah Nusa Tenggara, Yakni Gubernur Bali, Gubernur NTB diwakil Sekda NTB dan Gubernur NTT beserta seluruh jajarannya, baik eksekutif dan legislatif dari Provinsi Bali, NTB, dan NTT.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Muhammad Nur, S.H,. M.H dalam sambutan singkatnya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dengan harapan, acara Sosialisasi implementasi akuntasi berbasis aktual dan implikasinya terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 yang dilaselenggarakan di Provinsi NTB dapat memberikan dampak baik dalam meningkatkan marwah di provinsi masing-masing.

Dalam paparan yang disampaikan Dirjen Kementrian Dalam Negeri mewakili Mentri Dalam Negeri mengatakan, manfaat yang sangat strategis dari diadakannya Sosialisasi implementasi akuntasi berbasis aktual dan implikasinya terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015, Adalah untuk membangun komitmen bersama dalam penerapan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) berbasis aktual. Pemerintah daerah atau Kepala Daerah diwajibkan untuk menerapkan SAP berbasis aktual dalam menyusun laporan keuangan (LK) pemerintah. Sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan serta mampu menyakinkan masyarakat tentang system pengelolaan keuangan yang baik di masing-masing daerah.

Untuk manyambut penerapan SAP tahun 2015, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan memadai, hal itu dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan terkait dengan penerapan SAP berbasis aktual pada seluruh daerah di Indonesia. “Pemda telah diberikan panduan untuk pelaksanaan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Aktual, pemda harus mampu memberikan gambaran yang utuh serta informasi yang sebenarnya dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”, paparnya.

Sementara itu, Anggota Tim VI BPK RI Prof. Dr. Badrullah Akbar, M.B.A dalam arahannya menyampaikan. Saat ini akuntabilis dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagai daerah, hal itu disebabkan karena LK yang dibuat oleh Kepala Daerah belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat. “Untuk itu, saya ingatkan kepada daerah-daerah untuk meyiapkan diri dengan aturan-aturan yang menyangkut tatakelola keuangan yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah, karena indikator pertanggung jawaban keuangan itu pada laporan keuangan yang baik”, ujarnya.

Barullah juga menambahkan, saat ini banyak sekali isu-isu tentang jual beli Opini. “Kedepan isu-isu seperti itu saya harapkan tidak ada lagi”, katanya. Untuk meminimalisir isu-isu seperti itu, saat ini perwakilan BPK RI sudah ada di daerah-daerah. Tujuan adalah untuk melakukan pendekatan dan haring bagaimana pengelolaan keuangan yang di daerah. Untuk itu, BPK juga dituntut untuk memberikan pelatihan kepada tim auditnya, terutama mengenai komunikasi audit dan psikologi audit, agar tidak ada lagi keluhan-keluhan yang disampaikan kepala daerah tentang tingkah laku tim audit. “BPK hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan atau titik lemah, namun bagaimana membangun aktualisasi laporan keuangan yang baik”, pungkasnya.Ipr

Via Berita NTB