Larangan Tangkap Lobter, DPRD NTB Sambangi Nelayan Awang

Sasambo News

05 Feb, 2015 0 0

Lombok Tengah, (sasambonews). Kebijakan Mentri Perikanan dan Kelautan melarang nelayan menangkap lobter di bawah 200 gram memunculkan polemik di nelayan, pasalnya kebijakan tersebut dinilai akan mematikan mata pencaharian nelayan itu sendiri. Untuk itu belasan orang dari komisi II DPRD NTB bersama dengan staf sekretariat DPD RI Perwakilan NTB melakukan kunjungan kerja ke Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut.

Kedatangan politisi Udayana tersebut untuk menyerap aspirasi dari nelayan terkait dengan peraturan mentri nomor 11 tahun 2014 tersebut.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Herman Nedi mengatakan, kedatangan mereka untuk menyerap aspirasi nelayan terkait dengan kebijakan Mentri Perikanan dan Kelautan yang melarang nelayan menangkap Lobter di bawah 8 cm, padahal menurut mereka Lobster adalah salah satu udang yang paling banyak diminati oleh nelayan karena harganya cukup mahal.

Dalam diskusi tersebut nelayan meminta agar Permen 1 tahun 2015 itu dicabut karena telah mematikan mata pencaharian dari nelayan tersebut.

Sementara itu pihak DPRD NTB sendiri sudah mencatat apa yang menjadi keluhan dari para nelayan tersebut. Pihaknya berharap dapat memberikan solusi terbaik terkait dengan polemik tersebut.

Sebelumnya mentri Perikanan dan Kelautan Sri Pujihastuti telah mengeluarkan peraturan yang melarang nelayan menangkap Lobter dibawah 8 cm. Alasannya penangkapan udang Lobster tersebut akan mematikan produktifitas udang di perairan Indonesia. Bagi mentri produktifitas udang lobster sudah mulai berkurang. Dalam kurun beberapa tahun kedepan Lobster akan sangat sulit dicari karena perkembangbiakannya menjadi punah, untuk itulah Mentri melarang nelayan menangkapnya. “kalau diatas 8 cm silahkan saja, berapa ton dibolehkan” jelasnya di ruang kerjanya kamis 5/2.

Via Berita NTB