Dugaan Korupsi, Polisi Akan Panggil Kadis Dikpora

Sasambo News

08 Mar, 2015 0 0

AKP Tauhid

LOMBOK TENGAH, Sasambonews. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Kadis Dikpora) dan Kabid Dikdas Dikpora Lombok Tengah, segera akan dipanggil penyidik Polres Lombok Tengah. Terkait, klarifikasi soal pembebasan lahan dan bangunan SMPN 10 Praya Barat yang saat ini dalam proses penyelidikan. “Wajib kami akan panggil Pejabat Dinas Dikpora Loteng. Tapi, saat ini kita selesaikan kasus BBD terlebih dahulu,” kata Kasat Reskrim Polres Loteng AKP Tauhid melalui salah satu penyidik Polres Loteng kepada wartawan di ruangannya Sabtu (7/3).

Dilanjutkannya, kasus SMPN 10 Praya Barat terus dilakukan proses penyelidikan. Dan saat ini pula, sudah sepuluh saksi yang diperiksa. Diantaranya, Ketua Komite, Bendahara Komite, Sekretaris Komite, anggota Komite dan Pemborong. “Kasus ini tetap berjalan dilakukan pemeriksaan kepada pihak terkait. Serta, tidak hanya persoalan lahan saja kita periksa, melainkan soal pembangunannya juga,” jelasnya.

Namun, sementara ini ia mengaku belum bisa memprediksikan berapa jumlah kerugian negaranya. Karena, kasus ini masih dalam proses pemeriksaaan saksi. Kalau sudah ditemukan titik kebocorannya, maka baru bisa menyimpulkan berapa jumlah kerugian negaranya. “Nanti aja mas, kalau sudah dilakukan ekpose. Dan menerima hasil audit investigasi dari BPKP, baru bisa menyimpulkan berapa jumlah indikasi kerugaian negaranya,” ujarnya.

Disatu sisi, yang paling mengherankan katanya, kok bangunan itu menyisakan hutang. Padahal, uangnya sudah dikuncurkan. Oleh sebab itulah, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan, dimana titik kebocorannya.

Diketahui, dana yang dikuncurkan untuk pembangunan SMPN 10 Praya Barat itu sebesar Rp 1,97 miliar dari AUS AIPRD tahun 2013. Namun, masih ada saja ditemukan kejanggalannya. Selain menyisakan utang sebesar Rp 207 juta, dalam pembebasan lahan juga hanya dilakukan sebesar Rp 3 juta per are di tahun 2008. Dan konon yang diterima penjual saat itu, hanya sebesar Rp 2 juta.

Oleh sebab itulah, persoalan ini muncul. Karena, Ratmaja selaku penjual merasa keberatan. Kalau tanah miliknya itu dijual dan pihak Pemkab berani membelinya. Dan bukan itu saja, atas hutang yang tidak kunjung dibayar oleh panitia di UD di Desa Batujai milik H Muhsinin. Sehingga membuat, H Muhsinin melaporkan hal itu ke Kepolisian Resort Lombok Tengah. Dengan demikian, membuat persoalan itu berbuntut panjang, sampai melibat Pejabat Dinas dan pihak terkait yang terlibat dalam persoalan itu sebelumnya. |dk

Via Hukum