PDAM Tak Bertanggung Jawab

Lombok Tengah--PDAM Kabupaten Lombok Tengah tidak bertanggung jawab atas kelebihan biaya pemasangan air bersih untuk program MBR diatas Rp.600 ribu. Pihak PDAM sendiri telah menetapkan Rp.600 ribu untuk program MBR tersebut. Demikian dikatakan Direktur Umum PDAM Lombok Tengah Nursahim diruang kerjanya kemarin.

“Kami sudah menetapkan biaya pemasangan SR untuk program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp.600 ribu, lebih dari itu bukan tanggungjawab kami” kata Nursahim.

Menurut Nursahim Program ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan MBR tersebut. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan disebutkan program hibah tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum sampai penerima manfaat tersambung dengan jaringan air minum perpipaan. Ini artinya dengan dana Rp. 600 ribu tersebut pihajk PDAM menanggung biaya pipa jaringan sampai siap pakai. “Dengan dana itu PDAM memasang jaringan sampai ke dalam rumahnya” kata Nursahim.

Catatan penting lainnya dalam petunjuk teknis pelaksanaan adalah dana hibah yang merupakan pergantian atas investasi yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka pembangian sistim penyediaan air minum perpipaan dan tidak dimaksudkan sebagai pergantian atas biaya pemasangan sambungan rumah yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat, dengan demikian PDAM dapat menentukan biaya pemasangan SR sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing masing daerah. “Atas dasar itulah kita menetapkan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat, bukan gratis, kalau Mataram memang gratis namun mereka sudah maju, kita belum siap, jadi kita tetap kenakan biaya” jelasnya.

Untuk program MBR sendiri PDAM Lombok Tengah menargetkan 5000 SR se Lombok Tengah meskipun PDAM harus mentalangi miliaran rupiah untuk memenuhi 5000 SR itu.

Sementara itu Kepala Cabang PDAM Praya Tengah Syafrudin mengatakan pihak Direksi sudah menetapkan Rp.600 ribu untuk biaya pemasangan. Dengan itu maka pihaknya mengamankan kebijakan direksi tersebut. Jika ada pembiayaan diatas ketetapan itu maka pihaknya tidak bertanggungjawab. “Memang ada yang mengatakan biayanya Rp.1,3 juta, dari mana sumber informasinya kita tidak tahu, yang pasti kami tidak akan menerima biaya diatas ketentuan, kalau ada yang memungut diatas itu, kami tidak bertanggungjawab” jelasnya.

Oleh karenanya, masyarakat diharapkan bertanya langsung ke PDAM untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait biaya SR untuk MBR itu. “Silahkan langsung datang ke PDAM, tanyakan biayanya, jangan gunakan calo, urus sendiri” jelasnya. Am

Via Berita NTB