Petani Tembakau Unjukrasa Di DPRD

Hamzanwad

LOMBOK TENGAH, SN. Puluhan petani tembakau dan pengoven tembakau dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Selasa (17/03) sekitar Pukul 10.00 wita menggedor Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Loteng.

Masyarakat dari tujuh desa yang dimasud yaitu, dari Desa Truwai, Bangket Parak, Ganti, Bleke, Bilelando, Kidang dan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Loteng.

Kedatangan masyarakat dari jutuh desa tersebut dikarenakan adanya ditemukan kejanggalan dalam penyaluran program bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp 36,804 miliar lebih di tahun 2015 ini.

Masyarakat melihat, bantuan yang dikelola dan dijalankan beberapa Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) lingkup Pemkab Loteng itu, disinyalir bermuatan politis, dan mencari keuntungan sepihak.

Atas dasar temuan tersebut membuat para pengoven dan petani tembakau menjadi geram terhadap pemangku kebijakan di Pemkab. Loteng.

Pasalnya, bantuan yang seharusnya untuk kebutuhan dan kepentingan petani pengoven tembakau, justru dialihkan dalam bentuk proyek fisik, seperti pembangunan jalan irigasi pertanian, jembatan, bantuan perumahan dan sebagainya."Kami akan melaporkan kasus ini ke KPK. Bukti dugaan kesalahan prosedur penggunaan bantuan DBH CHT itu, ada ditangan saya. Insya Allah, dalam waktu dekat, saya berangkat ke Jakarta, untuk melaporkan kasus ini ke KPK," ungkap ketua Advokasi Petani Tembakau (Forsuadsipt) Hamzan Wadi

Pria yang akrab disapa Amaq Bundu itu menilai ada dana sebesar 50 persen, dari total sebesar Rp 36,804 lebih, yang diduga dimainkan oknum pejabat Pemkab. Loteng dan Anggota Dewan yakni dengan cara, menitip program di sejumlah SKPD . salah satunya seperti yang tertuang dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispernak) Loteng, yang mendpatkan program bantuan DBH CHT sebesar Rp 12 miliar lebih."50 persen bantuan DBH CHT di Dispernak itu, justru digunakan untuk program akselarasi dewan. Ini apa-apaan. Kasihan para petani tembakau, tidak mendapatkan apa-apa. Kalau pun dapat, tidak sesuai yang diinginkan," ungkap Amaq Bundu.

Tidak hannya di Dispertanak Loteng, lanjut Amaq Bundu, kasus serupa juga terjadi di Dinas Kehutanan dan Pekerbunan (Dihutbun) Loteng. dimana bantuan yang ada justru digunakan untuk kebutuhan cangkang kemiri, mesin oven tembakau dan pres tembakau yang sudah tidak lagi menjadi kebutuhan para pengoven dan petani tembakau.” Dishutbun sebaga bapak petani, kok begitu caranya. Masak tidak bantuan yang lain. Kami menduga, ada proyek titipan, yang dikelola di Dishutbun Loteng" ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Amak Bundu mengaku telah bertemu dan berkonsultasi dengan BPK di Mataram. Hasilnya, kasus itu bisa menjadi masalah hukum dikemudian hari.” Permasalahan ini sudah saya sampaikan ke BPK, kalau DPA ini tidak dirubah sesuai dengan kebutuhan petani tembakau maka bisa menjadi permasalahan besar,” ujarnya.

Ditempat yang sama wakil ketua DPRD Loteng Muhammad Nasib menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada penegak hukum. "Tapi, saya yakin dan percaya itu hanya salah paham, atau miskomunikasi saja," katanya.

Sementara itu Kadishutbun Loteng Ir. Pan Rahayu Samsor mengatakan, tidak semua kelompok tani, desa atau kecamatan yang mendapatkan bantuan yang dimaksud. Sehingga, ada beberapa desa yang diprioritaskan dan diutamakan. "Tapi, kami yakin bantuan itu memiliki nilai manfaat,' katanya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng itu menambahkan, bantuan Cangkang Kemiri dan lain sebagainya itu disiapkan, karena memang dibutuhkan petani. Bukan sebaliknya. "Prinsipnya, dinas kami menjalankan program bantuan DBH CHT itu, sesuai ketentuan aturan yang ada, dan tepat sasaran," ujar Pan Rahayu Samsor. |rul

Via Berita NTB