Bupati, Kemenag Setuju Renperda Larangan Menikah Bagi Pelajar Dibuat

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Banyak siswa yang nikah sebelum usai melaksanakan Ujian Nasional, telah menarik perhatian sejumlah kalangan. Baik, dari DPRD Loteng, Dewan Pendidikan dan kepala sekolah, untuk segera dibuatkan aturan tegas. Seperti peraturan daerah (Perda) larangan menikah bagi pelajar.

Perda larangan menikah bagi pelajar itu juga, disambut positif Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT dan Kemenag Lombok Tengah.

HM Suhali, FT menyatakan, usulan yang disampaikan sejumlah kepala sekolah itu sangat baik. Pihaknya akan mengkaji usulan itu secepatnya, mengingat maraknya pernikahan di kalangan pelajar. Usulan itu memerlukan kajian strategis bersama sejumlah pihak, mulai dari lembaga adat, agama dan tokoh lainnya.

Pasalnya, masalah pernikahan adalah masalah riskan. Perikahan berkaitan dengan norma, adat, hukum agama dan hukum negara, terutama di pulau Lombok. Jangan sampai peraturan yang sudah dibuat nantinya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. “Bagus itu, tapi itu perlu pengkajian dulu,” katanya, Jumat (17/4) lalu.

Diakuinya, maraknya pernikahan di kalangan pelajar memang menjadi penyakit lama. Namun, pernikahan memiliki banyak kajian dari segi hukum, agama, norma dan lainnya. sehingga sulit untuk dilakukan pencegahan. Setidaknya, dengan adanya perda larangan menikah bagi pelajar dengan sanksi yang jelas, akan mampu meminimalisir pernikahan di kalangan pelajar.

Secara hukum agama, anak yang sudah akil baliq boleh menikah. Lain halnya dengan hukum pemerintah, dimana aturannya anak perempuan harus berumur 17 tahun dan laki-laki berumur 21 tahun. “Hal-hal seperti inilah yang harus dikaji nantinya. Diteliti dulu oleh pakar biar tidak menimbulkan kontrovesri,” jelasnya.

Sementara, Kasi Pendidikan Madrasah (Mapenda) Kemenag Lombok Tengah, Hambali menyatakan, pihaknya juga sangat setuju dengan usulan itu. maraknya kasus pernikahan dini di Kalangan pelajar memang harus secepatnya diantisipasi.

Artinya, hal ini disesuaikan dengan aturan yang ada. Dimana anak perempuan minimal berumur 16 tahun dan laki-laki 21 tahun. Jika mereka menikah di bawah umur itu, maka harus mendapatkan dispensasi. “Kita setuju dengan usulan itu,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengantisipasi pergaulan bebas di kalangan pelajar. Pergaulan inilah yang menjadi akar timbulnya pernikahan dini, terutama di kalangan pelajar.

Semua pihak harus ikut andil. Tak hanya guru, tapi juga orang tua yang harus berperan aktif dalam membatas pergaulan putra putrinya. Sehingga pernikahan dini dapat diantisipasi.

Tanpa upaya itu, dirasanya sulit untuk mengantispasi pernikahan dini. “Karena akar persoalan ini terjadi pada pergaulan bebas,” katanya.

Ditambahkan, ia yakin setiap sekolah sudah berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didiknya. Tapi, tidak menutup kemungkinan masih banyak sekolah yang lalai dalam mengawasi kebebasan siswanya. Sehingga terjadi pergaulan bebas di luar jam sekolah. “Kalau di dalam sekolah saya sudah maksimal dilakukan pencegahan, tapi di luar ini yang susah,” pungkasnya. |dk

Via Berita NTB