JAKARTA - sasambonews.com. Partai Golkar menggelar rapat pleno fraksi di Gedung DPR RI untuk membahas posisi partai pasca-putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
"Pada umumnya, posisi internal partai pasca-putusan pengadilan," ujar Ketua umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) usai memimpin rapat di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
Selain itu, sambung Ical, dalam rapat pleno juga ditetapkan kalau Fraksi Partai Golkar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat pusat krisis. Terlebih dengan maraknya persoalan ekonomi, sosial, dan keamanan.
"Kita bicara tentang satu keprihatinan dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Itulah kami minta pemerintah membuat pusat krisis," imbuhnya.
Ical menjelaskan, pusat krisis harus diketuai orang yang dapat dipercaya Presiden guna bertugas menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Terlebih mendekati momen puasa dan Lebaran, Ical menganggap pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan bahan kebutuhan pokok.
"Entah dipimpin Presiden, Menko Ekonomi atau siapapun untuk mengatasi kekhawatiran. Kita akan menghadapi puasa dan lebaran, karena itu pemerintah untuk dapat mengatasi ekonomi," sambungnya.
Kedua, dalam persoalan sosial dan keamanan, Ical menilai, maraknya perampokan dan pencurian. Khusus dalam hal olahraga, juga menyoroti kasus sepakbola yang disanksi FIFA.
"Banyak perampokan dan pencurian, lalu masalah politik, khususnya olahraga (sepakbola) ini olahraga rakyat," ujarnya.
Poin-poin tersebut, kata Ical, telah disampaikan kepada kader Golkar di parlemen. Ia meminta para kadernya untuk bekerja keras menjalankan tugas-tugas pemerintahan.



"Saya menginstruksikan kader bekerja keras untuk menjalankan tugas ke pemerintah. Saya sebagai Ketum saya sampaiakan ke fraksi dan komisi," pungkasnya. (okezone)