Lombok Tengah,sasambonews.com. Ada yang menarik dari perubahan mendasar undang undang 24 tahun 2013 tentang perubahan undang undangan 23 tahun 2006 tentang adminitrasi kependudukan yakni Masa berlaku KTP elektronik dari 5 tahun menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar dan perubahan jenis kelamin. Selain yang menarik lagi dari perubahan undang undang tersebut adalah penerbitan akta kelahiran yang semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri diubah menjadi cukup dengan penetapan keputusan Kepala Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan putusan mahkamah kosntitusi tanggal 30 April 2013.

Naa, yang menarik dan kerap menjadi persoalan di masyarakat mengenai lokasi dilahirkan penduduk itu sendiri. Sebelumnya pembuatan atau peneribtan akta kelahiran harus dibuat di tempat anak itu dilahirkan sehingga sangat meresahkan dan memberatkan orang tuanya. Contohnya lahir di jawa namun sebelum dibuatkan akta sudah pindah tugas ke Papua, maka orang tua tersebut harus balik ke Jawalagi untuk buat akta. Jelas ini sangat memberatkan. Lalu bagaimana kalau tida tiba melahirkan di kereta api, atau dipesawat, mau buat akta kemana. Sehingga sekarang hal itu tidak berlaku lagi seiring dengan perubahan undang undang tersebut dimana penerbitan akta kehairan dilakukan di mana tempat mereka berdomisili. “Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena tidak perlu mengurus akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domisilinya” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Darwis SH, MM saat membuka sosialisasi penataan adminitrasi kependudukan Kabupaten Lombok Tengah di Aula Eks Kantor Camat Praya.

Hadir pada kegiatan itu Staf dari Desa/Kelurahan dan juga dari unsur kecamatan.

Perubahan mendasar lainnya adalah dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk itu sendiri akan tetapi sekarang sebaliknya, yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling. “Besok yang mencatat kematian adalah ketua RT untuk melaporkan setiap kematian warganya, sebelumnya penduduk itu sendiri. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan” jelasnya.

Dikatakan Dos sapaan akrabnya semua kepengurusan dokumen kini gratis diantaranya dokumen KK, KTP El, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain lain. “Bagi kabupaten yang sudah menggratiskan agar dilanjutkan namun yang belum wajib untuk kita sesuaikan dan kita sudah melakukannya lebih dahulu” terangnya.

Diakuinya proses pembuatan dokumen sangat cepat dan singkat, namun hal itu tergantung dari kelengkapan data pendukung. Terhadap adanya statment yang mengatakan proses penerbitan akta dan dokumen lain yang cukup lama, H.Darwis membantahnya. “Paling lama dua hari, kalau syaratnya lengkap maka  satu haripun selesai, bahkan kalau mendesak saya minta dibawa ke rumah untuk saya tandatangani” jelasnya.

Dia menginginkan agar masyarakat yang datang tersenyum dan pulangpun tersenyum dengan pelayanan Dukcapil. Am