Berita NTB
Hukum
K2 Korban Pemerasan Mulai Diperiksa
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com.
Sejumlah honorer kategori dua (K2) yang menjadi korban pemerasan oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memenuhi panggilan Kejari Praya, Jum, at (11/9).
Namun, saat itu jaksa tidak langsung mem-BAP (melakukan berita acara pemeriksaan) kepada tenaga honorer K2 yang datang, melainkan hanya sebatas melakukan pendekatan.
Tim penyidik hanya sebatas memperlihatkan foto-foto honorer K2 yang berhasil direkam Obudsman Rebuplik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB saja. Dari pendekatakan itu, jaksa berhasil mengantongi sejumlah nama honorer K2 yang diduga ikut menjadi korban pemerasan.
Di samping itu, kejaksaan sudah mengantongi semua nama honorer K2. Tapi, kelemahannya adalah kejaksaan tidak mengetahui satu persatu nama yang disandingkan dengan foto sebagai alat bukti. Sehingga kejaksaan meminta bantuan honorer K2 lainnya untuk menujukkan nama yang ada dalam foto tersebut. “Selama ini kita masih buta, sekarang ada titik terangnya. Mereka belum kita BAP,” beber Kasi Pidsus Kejari Praya, AA Raka Putra Dharmana.
Untuk jumlah honorer K2 yang hadir ada dua pagi harinya. Rencananya, ada satu orang lagi yang datang usai shalat Jum,at kemarin. Ada tiga orang yang bersedia hadir dari lima orang honorer K2 yang diundang. “Tadi ada dua yang datang, nanti (kemarin siang, Red) rencananya ada satu lagi yang mau datang,” ungkapnya.
Untuk pekan depan baru pihaknya akan melakukan BAP. Karena pekan ini merupakan tahap pertama untuk mengenal sejumlah honorer lainnya. Sehingga bisa mempermudah proses penyelidikan kedepannya.
Jika sudah ada keterangan dari honorer K2, barulah pihaknya akan memanggil oknum pejabat BKD untuk dimintai keterangan.“Kalau sudah kita dapatkan keterangan dari teman-teman honorer K2 ini, barulah kita bisa panggil pejabat BKD,” katanya.
Diketahui, kasus ini mencuat setelah ORI NTB berhasil merekam dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pejabat BKD terhadap ratusan honorer K2 Lombok Tengah.
Mereka diperas dengan jumlah uang bervariasi dengan alasan untuk memuluskan nomor induk pegawai (NIP) dari BKN, bulan Juli lalu. Hasil rekaman video ini kemudian diminta kejaksaan menjadi alat bukti untuk mengusut kasus tersebut.Sehingga, Kejaksaan hingga sekarang terus mengusut kasus ini. |dk
Via
Berita NTB
Posting Komentar