MATARAM, sasambonews.com. Setelah diizinkannya 1000 hektar oleh provinsi untuk dilakukan eksplorasi tambang pasir di dua tempat Lombok Barat dan lombok timur dan tata ruang harus menyesuaikan dengan imvestasi dianggap bahwa Gubernur NTB tak memiliki pendirian,hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra NTB Sakdudin.

Ia menegaskan bahwa menolak dengan adanya penambangan pasir laut di Lombok T
imur."Saya tidak setuju, keselamatan masyarakat kedepan jadi korban. Hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Malah akan menciptakan bencana,"terangnya.

Mengenai tata ruang harus menyesuaikan denga investasi menurutnya, pemerintah provinsi sudah tidak memiliki pendirian. "Semua yang mau berinvestasi di NTB, harua mengikuti aturan yang ada. Kalau tidaj silahkan keluar saja. Pemprov harus merespon ini dengan tegas" tandasnya.

Sementara itu Kepala BKMPT NTB Ridwansyah mengatakan, bahwa telah mengizinkan dilakukannya eksplorasi di 1000 hektar di lombok timur dan lombok barat. "Dan pak gubernur, jika kemungkinan ini akan diloloskan akan membentuk tim pengawas,"teranya.
Ia juga mendesak agar pihak BLH untuk mengkaji lagi mengenai izin amdalnya."Izin amdal ini harus serius dikaji."tandasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tata ruang harus pleksibel terkait investasi."Dulu orang investasi harus sesuai tata ruang, harus dirubah bahwa tata ruang yang harus menyesuaikan dengan investasi. Kita kan tidak tahu misalkan akan dibangun pelabuhan global hub di KLU tahun ini, sehingga kita harus merubah lagi tata ruang. " tandasnya.Ipr