Berita NTB
MATARAM, sasambonews.com. Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Mentok
mampu mendesak agar permen 01 tahun 2014 tentang lobster dicabut, Karena sudah diintervensi langsung oleh kementrian agar menolak menjual bibit lombster ke luar negeri. Dan pemerintah pusat menjanjikan sebanyak 100 kapal sebagai ganti kepada nelayan di lombok tengah,Lombok Timur dan Lombok Barat.
Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB Aminollah mengatakan, Upaya yang dilakukan pemprov sudah mentok . Dan tidak bisa lagi mencabut permen 01 tahun 2014 ."Kita sudah berupaya dan mentok. Ketika Gubernur bertemu langsung dengan Menko Maritim dikatakan bahwa apa yang sudah dikelurkan mentri susy ada baiknya juga,"terangnya.
Ia juga mengakui didatangi oleh pengawas dari kementrian kelautan dan perikanan sebanyak lima orang. Agar permen tersebut tetap diberlakukan. "Mereka semua dari meminta agar permen itu tidak dilanggar,"tandasnya.
Disampaikannya, bahwa ada tiga negara yang hanya bisa dijadikan pengahsil lobster."Indononesia, Austaralia dan Vietnam,"pungkasnya.
Pemerintah provinsi membuat altenatif dengan pengadaan Kapal di seluruh Indonesia dan tidak lagi membangun pelabuhan ."Kita minta seratus Kapal untuk NTB kepada pusat,"ungkapnya.Ipr
Gubernur Nyerah Perjuangkan Nelayan
MATARAM, sasambonews.com. Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Mentok
![]() |
Aminullah |
Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB Aminollah mengatakan, Upaya yang dilakukan pemprov sudah mentok . Dan tidak bisa lagi mencabut permen 01 tahun 2014 ."Kita sudah berupaya dan mentok. Ketika Gubernur bertemu langsung dengan Menko Maritim dikatakan bahwa apa yang sudah dikelurkan mentri susy ada baiknya juga,"terangnya.
Ia juga mengakui didatangi oleh pengawas dari kementrian kelautan dan perikanan sebanyak lima orang. Agar permen tersebut tetap diberlakukan. "Mereka semua dari meminta agar permen itu tidak dilanggar,"tandasnya.
Disampaikannya, bahwa ada tiga negara yang hanya bisa dijadikan pengahsil lobster."Indononesia, Austaralia dan Vietnam,"pungkasnya.
Pemerintah provinsi membuat altenatif dengan pengadaan Kapal di seluruh Indonesia dan tidak lagi membangun pelabuhan ."Kita minta seratus Kapal untuk NTB kepada pusat,"ungkapnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar