Berita NTB
MATARAM, sasambonews.com. Diduga sejumlah alokasi dana APBD NTB ditahun 2016 yang sudah disetujui dalam paripurna DPRD NTB lenyap dikarenakan dicoret oleh eksekutif sebelum diserahkan anggaran untuk dievaluasi kemendagri.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Yadiansyah Rabu,(3/02) di gedung dewan udayana sebelum menyampaikan pandangan fraksi terkait dua raperda provinsi menyayangkan tidak masuknya sejumlah alokasi dana melalui APBD NTB tahun 2016. Sejumlah Ormas,OKP maupun stakeholder lainnya, misalnya PSSI,Menwa, KNPI.
Padahal, dalam setiap pembahasan di banggar hingga komisi teknis, alokasi dana itu selalu muncul bahkan, hingga saat sidang paripurna DPRD NTB. Namun anehnya, justru saat turunnya evaluasi mendagri, malah dana yang telah disetujui lembaga DPRD yang terhormat ini hilang."Oleh karen itu,Fraksi kami mempertanyakan pengawalan dari pimpinan DPRD NTB hingga koordinasi TAPD pemprov dalam menyelaraskan setiap usulan program yang telah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan lembaga DPRD NTB, mohon penjelasan,"pungkasnya.
Wakil Gubernur NTB H.Muh.Amin menjelaskan, bahwa apa yang menjadi evaluasi kemendagri sudah pasti disetujui oleh eksekutif dan legislatif. "Banggar bisa saja membawa ini dengan perwakilan eksekutif untuk diantar kemendagri. Tetapi saya pikir ity sudah dibahas sesuai aturan. Tidak bisa dibawa oleh individu,"tandasnya.
Dirinya meminta kepada Pimpinan Dewan agar kembali melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi kemendagri ini. "Tolong kembali di bahas dan evaluasi ini,"pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD NTB Umar Said menanggapi hal tersebut menurutnya sudah dibahas melalui banggar dan ditingkat komisi-komisi. "Cuma dibanggar tidak secara spesifik. Itu kita minta dibahas ditingkat komisi sesuai mitra kerjanya. Dan pembahasannya sudah dituangkan di KUA-PPAS,".
Menurutnya sejumlah dana di APBD 2016 ini tidak dicoret atau dipangkas eksekutif namun karena kekeliruan dari SKPD ."Jadi tidak ada yang hilang. Mungkin hanya kekeliruan atau tidak diurus oleh kepala SKPD karena terlalu banyak program,"pungkasnya.
Dirinya dalam waktu dekat akan membuka kembali hasil evaluasi dari Kemendagri tersebut. "Kami akan pelajari lagi, kalau seandainya benar, tentu kita sayangkan. Dan akan menjadi evaluasi kami untuk memperbaiki lembaga ini agar lebih baik lagi,"terangnya.
Disinggung mengenai pembangunan Gedung baru kantor gubernur Rp.33 milyar diakuinya. Merupakan ranah komisi terkait. "Jadi bisa saja eksekutif sendiri yang membahasnya. Dan semuanya pasti sudah dibahas juga didalam internal komisi terkait,silahkan dikonfirmasi"terangnya.Ipr.
Diduga Dana Bansos Ormas Lenyap, Dewan Marah
 |
| Umar |
MATARAM, sasambonews.com. Diduga sejumlah alokasi dana APBD NTB ditahun 2016 yang sudah disetujui dalam paripurna DPRD NTB lenyap dikarenakan dicoret oleh eksekutif sebelum diserahkan anggaran untuk dievaluasi kemendagri.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Yadiansyah Rabu,(3/02) di gedung dewan udayana sebelum menyampaikan pandangan fraksi terkait dua raperda provinsi menyayangkan tidak masuknya sejumlah alokasi dana melalui APBD NTB tahun 2016. Sejumlah Ormas,OKP maupun stakeholder lainnya, misalnya PSSI,Menwa, KNPI.
Padahal, dalam setiap pembahasan di banggar hingga komisi teknis, alokasi dana itu selalu muncul bahkan, hingga saat sidang paripurna DPRD NTB. Namun anehnya, justru saat turunnya evaluasi mendagri, malah dana yang telah disetujui lembaga DPRD yang terhormat ini hilang."Oleh karen itu,Fraksi kami mempertanyakan pengawalan dari pimpinan DPRD NTB hingga koordinasi TAPD pemprov dalam menyelaraskan setiap usulan program yang telah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan lembaga DPRD NTB, mohon penjelasan,"pungkasnya.
Wakil Gubernur NTB H.Muh.Amin menjelaskan, bahwa apa yang menjadi evaluasi kemendagri sudah pasti disetujui oleh eksekutif dan legislatif. "Banggar bisa saja membawa ini dengan perwakilan eksekutif untuk diantar kemendagri. Tetapi saya pikir ity sudah dibahas sesuai aturan. Tidak bisa dibawa oleh individu,"tandasnya.
Dirinya meminta kepada Pimpinan Dewan agar kembali melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi kemendagri ini. "Tolong kembali di bahas dan evaluasi ini,"pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD NTB Umar Said menanggapi hal tersebut menurutnya sudah dibahas melalui banggar dan ditingkat komisi-komisi. "Cuma dibanggar tidak secara spesifik. Itu kita minta dibahas ditingkat komisi sesuai mitra kerjanya. Dan pembahasannya sudah dituangkan di KUA-PPAS,".
Menurutnya sejumlah dana di APBD 2016 ini tidak dicoret atau dipangkas eksekutif namun karena kekeliruan dari SKPD ."Jadi tidak ada yang hilang. Mungkin hanya kekeliruan atau tidak diurus oleh kepala SKPD karena terlalu banyak program,"pungkasnya.
Dirinya dalam waktu dekat akan membuka kembali hasil evaluasi dari Kemendagri tersebut. "Kami akan pelajari lagi, kalau seandainya benar, tentu kita sayangkan. Dan akan menjadi evaluasi kami untuk memperbaiki lembaga ini agar lebih baik lagi,"terangnya.
Disinggung mengenai pembangunan Gedung baru kantor gubernur Rp.33 milyar diakuinya. Merupakan ranah komisi terkait. "Jadi bisa saja eksekutif sendiri yang membahasnya. Dan semuanya pasti sudah dibahas juga didalam internal komisi terkait,silahkan dikonfirmasi"terangnya.Ipr.
Via
Berita NTB
Posting Komentar