Berita NTB
MATARAM, sasambonews.com.- Ketua DPD I Partai Golkar NTB H. Suhaili FT, Rabu (17/02) ditemui setelah mengikuti pelantikan sepertinya tak menggubris apapun komentar dan saran dari senior partai Golkar M.AMin. Dia tetap ngotot bahwa apa yang telah dilakukan dengan mengganti Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB sudah benar.
Itu menurutnya dilakukan untuk melakukan perbaikan di tataran Fraksi saja ."Dan itu sudah dipertimbangkan, penyegaran saya rasa untuk perbaikan di fraksi,"tandasnya.
Ditanya apakah rekomendasi pencopotan tersebut berasal dari dirinya. Ia membantah dengan keras. "Itu kan dari DPP, "terangnya.
Mengenai kepengurusan yang sekarang dikelurkan kemenkumham adalah menyetujui kepengurusan Munas Riau adalah untuk rekonsiliasi dan bukan perombakan, menurutnya dirinya tidak mau ambil pusing karena sekarang dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTB. "Ya kan saya pernah menjadi Plt dari ARB, dan sekarang sudah jadi Ketua DPD Partai Golkar, jadi jelas kan".ungkap Bupati Loteng yang terpilih lagi kedua kalinya ini.
Sementara orang nomor dua di Nusa Tenggara Barat yang juga politisi senior Partai Golkar H.Muh.Amin mengakui mendapatkan informasi surat masuk pencopotan Ketua DPRD NTB. Menurutnya perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap keputusan pencopotan itu. "Saya harapkan bisa dilakukan sesuai mekanisme. Pimpinan Dewan itu kan kolektif kolegial, tidak bisa kita menilai personal apakah kinerjanya baik ataukah tidak,"terangnya.
Karena setelah ada informasi bahwa ada kesepakatan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakri bahwa kepengurusan Munas Riau yang akan mendapatkan hak suara di Munaslub. Amin mengajak pengurus Golkar di NTB dan kabupaten menyatukan pandangan."Saya punya kewajiban moril, supaya semangat rekonsiliasi itu busa dikedepankan,"tuturnya.
Dia melihat proses pergantian tersebut sudah diatur dan tidak sembarangan dilakukan."Jadi ,Masih ada untuk melakukan perbaikan,"terangnya. Ipr.
Suhaili Cuek, Amin Meradang
Suhaili |
Itu menurutnya dilakukan untuk melakukan perbaikan di tataran Fraksi saja ."Dan itu sudah dipertimbangkan, penyegaran saya rasa untuk perbaikan di fraksi,"tandasnya.
Ditanya apakah rekomendasi pencopotan tersebut berasal dari dirinya. Ia membantah dengan keras. "Itu kan dari DPP, "terangnya.
Mengenai kepengurusan yang sekarang dikelurkan kemenkumham adalah menyetujui kepengurusan Munas Riau adalah untuk rekonsiliasi dan bukan perombakan, menurutnya dirinya tidak mau ambil pusing karena sekarang dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTB. "Ya kan saya pernah menjadi Plt dari ARB, dan sekarang sudah jadi Ketua DPD Partai Golkar, jadi jelas kan".ungkap Bupati Loteng yang terpilih lagi kedua kalinya ini.
Sementara orang nomor dua di Nusa Tenggara Barat yang juga politisi senior Partai Golkar H.Muh.Amin mengakui mendapatkan informasi surat masuk pencopotan Ketua DPRD NTB. Menurutnya perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap keputusan pencopotan itu. "Saya harapkan bisa dilakukan sesuai mekanisme. Pimpinan Dewan itu kan kolektif kolegial, tidak bisa kita menilai personal apakah kinerjanya baik ataukah tidak,"terangnya.
Karena setelah ada informasi bahwa ada kesepakatan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakri bahwa kepengurusan Munas Riau yang akan mendapatkan hak suara di Munaslub. Amin mengajak pengurus Golkar di NTB dan kabupaten menyatukan pandangan."Saya punya kewajiban moril, supaya semangat rekonsiliasi itu busa dikedepankan,"tuturnya.
Dia melihat proses pergantian tersebut sudah diatur dan tidak sembarangan dilakukan."Jadi ,Masih ada untuk melakukan perbaikan,"terangnya. Ipr.
Via
Berita NTB
Posting Komentar