Berita NTB
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,- Dalam rangka menyerap aspirasi Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja ke Bumi Tatas Tuhu Trasna, Selasa lalu.
Kedatangan Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri, S.Ip bersama sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Loteng di Kantor Bupati Loteng.
Dalam pertemuannya dengan Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB Hj. Baiq Dyah Ratu Ganefi, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) NTB itu menyampaikan sejumlah pesan pembangunan yang tengah di nanti - nanti masyarakat Loteng untuk disampaikan dan dikawal di tingkat Pemerintah Pusat.”Maksud dan tujuan kedatangannya untuk menyerap Aspirasi masyarakat. Dan dalam pertemuan itu kami memohon agar Dana ITDC sebesar Rp. 1,8 triliun yang dijanjikan Pemerintah Pusat itu untuk dikawal supaya secepatnya dicairkan,” ungkap Wabup Loteng L. Pathul Bahri.
Selain memohon perceepatan pencairan dana ITDC, Wabup juga memohon kepada Anggota DPD RI itu untuk mengawal dan memperjuangkan pembangunan Bendungan Mujur, yang saat ini proses pembangunannya masih tersendat karena minimnya anggaran untuk pembebasahan lahan.”Kami memohon supaya pembangunan Dam Mujur dikawal dan di perjuangkan,” pintanya.
Wabup berharap, Pemerintah Pusat bisa terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur tersebut, sehingga kendala anggaran yang menjadi persoalan selama ini bisa teratasi.” Harapan kami ada dana dari pemerintah pusat, misalkan 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemrov. NTB dan sisanya 20 persen dari kita,” harapnya.
Wabup mengungkapkan, dengan teralisasinya pembangunan Dam Mujur itu, bisa memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian masyarakat Bumi Tatas Tuhu Trasna khususnya yang ada di bagian selatan dan timur wilayah Loteng.
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengalami kekurangan air untuk lahan pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya, sehingga hasil panen masyarakat meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.” Kalau Dam itu sudah dibangun, masyarakat tidak lagi mengalami kekurangan air untuk lahan pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
Tidak hannya persoalan lambannya pencairan dana ITDC dan permintaan dana pembebasan lahan Dam Mujur, dalam pertemuannya dengan Anggota DPD RI itu, Wabup juga meminta dan memohon kepada Anggota DPD RI tersebut untuk mengawal proses percepatan pembangunan Poliklinik Pariwista yang direncanakan akan di bangun di atas lahan BPTP Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat Loteng.”Kami juga memohon supaya proses pembangunan Poliklinik Pariwisata cepat teralisasi . rencananya Gedung Poliklinik itu akan dibangun di dekat gedung IPDN Kampus NTB,” ujarnya. |rul
Kunker DPD RI, Wabup, Titip Dam Mujur Dan ITDC
Wabup |
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,- Dalam rangka menyerap aspirasi Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja ke Bumi Tatas Tuhu Trasna, Selasa lalu.
Kedatangan Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri, S.Ip bersama sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Loteng di Kantor Bupati Loteng.
Dalam pertemuannya dengan Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB Hj. Baiq Dyah Ratu Ganefi, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) NTB itu menyampaikan sejumlah pesan pembangunan yang tengah di nanti - nanti masyarakat Loteng untuk disampaikan dan dikawal di tingkat Pemerintah Pusat.”Maksud dan tujuan kedatangannya untuk menyerap Aspirasi masyarakat. Dan dalam pertemuan itu kami memohon agar Dana ITDC sebesar Rp. 1,8 triliun yang dijanjikan Pemerintah Pusat itu untuk dikawal supaya secepatnya dicairkan,” ungkap Wabup Loteng L. Pathul Bahri.
Selain memohon perceepatan pencairan dana ITDC, Wabup juga memohon kepada Anggota DPD RI itu untuk mengawal dan memperjuangkan pembangunan Bendungan Mujur, yang saat ini proses pembangunannya masih tersendat karena minimnya anggaran untuk pembebasahan lahan.”Kami memohon supaya pembangunan Dam Mujur dikawal dan di perjuangkan,” pintanya.
Wabup berharap, Pemerintah Pusat bisa terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur tersebut, sehingga kendala anggaran yang menjadi persoalan selama ini bisa teratasi.” Harapan kami ada dana dari pemerintah pusat, misalkan 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemrov. NTB dan sisanya 20 persen dari kita,” harapnya.
Wabup mengungkapkan, dengan teralisasinya pembangunan Dam Mujur itu, bisa memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian masyarakat Bumi Tatas Tuhu Trasna khususnya yang ada di bagian selatan dan timur wilayah Loteng.
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengalami kekurangan air untuk lahan pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya, sehingga hasil panen masyarakat meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.” Kalau Dam itu sudah dibangun, masyarakat tidak lagi mengalami kekurangan air untuk lahan pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
Tidak hannya persoalan lambannya pencairan dana ITDC dan permintaan dana pembebasan lahan Dam Mujur, dalam pertemuannya dengan Anggota DPD RI itu, Wabup juga meminta dan memohon kepada Anggota DPD RI tersebut untuk mengawal proses percepatan pembangunan Poliklinik Pariwista yang direncanakan akan di bangun di atas lahan BPTP Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat Loteng.”Kami juga memohon supaya proses pembangunan Poliklinik Pariwisata cepat teralisasi . rencananya Gedung Poliklinik itu akan dibangun di dekat gedung IPDN Kampus NTB,” ujarnya. |rul
Via
Berita NTB
Posting Komentar