MATARAM, sasambonews.com.- Pemerintah Provinsi NTB melakukan penandatanganan MOU terkait peran standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Global dengan Kepala BSN Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M. Sc. Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Ir. Erniningsih, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Drs. Mustamin H. Idris. MS, dan pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M.Si saat membuka seminar dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Universitas Muhammadiyah Mataram di Hotel Santika, Kamis (3/03) berterima kasih kepada BSN yang telah memberikan perhatian khusus kepada NTB dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian demi meningkatkan kualitas dan melindungi kepentingan masyarakat serta pelaku usaha di NTB. “Hari ini adalah salah satu rangkaian acara yang strategis mengingat NTB menjadi daerah favorit penyelenggaraan event nasional, regional, bahkan internasional,” ujarnya.

Provinsi NTB memfokuskan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, dan pertumbuhan ekonomi. “Alhamdulilah, pertumbuhan ekonomi NTB cukup signifikan dan diakui oleh Presiden Joko Widodo, yaitu di angka 5,6% di luar sektor tambang. Kami juga memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat bawah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wagub berpesan kepada Rektor UMM untuk segera merealisasikan MoU standardisasi kepada masyarakat. Meningkatkan daya saing di era perdagangan bebas merupakan target yang strategis, bukan hanya antar negara, tetapi juga antar daerah. Persaingan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan produk yang dihasilkan. “Jika kita berpandangan seperti itu, maka akan menghasilkan manusia, negara, bangsa, bahkan produk yang berkualitas,” ucapnya.
Saat ini NTB sedang mengembangkan wisata Meeting, Incentives, Conventions, dan Exhibitions (MICE). Oleh karena itu, akomodasi menjadi hal penting. Total Hotel berbintang yang dimiliki NTB berjumlah 50 hotel yang dapat menampung 3.000 kamar. Jika digabung dengan hotel tidak berbintang, maka akan menampung 10.000 kamar. “Saya telah menghimbau hotel-hotel untuk menggunakan produk lokal, seperti perabotan dan makanan, sehingga ekonomi kreatif kita dapat berkembang,” ujarnya.

Provinsi NTB sedang membuka peluang investasi sebesar-besarnya, karena total investasi Indonesia sebesar Rp. 500 triliun, hanya 3% yang masuk ke wilayah Indonesia timur. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan dan regulasi agar tidak kontraproduktif dengan program yang ada di daerah.

Sedangkan Kepala BSN Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M. Sc dalam sambutannya mengatakan perlunya standardisasi dalam melakukan transaksi. Menetapkan standardisasi tidak membutuhkan dana tambahan, yang diperlukan hanya manajemen yang bagus. “Kami melihat Provinsi NTB dapat menerapkan standardisasi yang baik, karena didukung oleh SKPD dan universitas yang baik,” ujarnya.

Terdapat 3 hal yang dibutuhkan dalam bersaing di trading internasional, yaitu Standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknik. Beberapa tahun ynag lalu Indonesia paling lemah dalam regulasi teknik. Oleh karena itu, Indonesia paling banyak diserang di trading internasional. Di antara negara-negara G-20 hanya Indonesia yang tidak didukung dengan undang-undang mengenai Standardisasi. “Alhamdulillah saat ini Pemerintah telah menyusun undang-undang terkait standardisasi,” ucapnya.
NTB termasuk ke dalam 3 Provinsi Indonesia, selain Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang memiliki peluang baik dalam menerapkan Standardisasi. “Menurut saya Provinsi NTB bisa menghadapi MEA karena NTB didukung oleh potensi produk lokal dan jajaran pemerintah yang mumpuni," ujarnya.

Seminar tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov. NTB dengan BSN tentang Pembinaan dan pengembangan Standarisasi dan penilaian kesesuaian di Provinsi NTB, BSN dengan UMM tentang Pembinaan dan pengembangan Standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta penyerahan plakat antara pemerintah Provinsi NTB dengan BSN. Ipr