Nasional
Soal KEK Mandalika, Mentri Tak Loyal
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Anggota Komite Dua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI HL. Suhaimi Ismi menilai jajaran Kabinet Kerja tidak serius dan tidak bergerak cepat mengeksekusi apa yang menjadi perintah Presiden RI Ir.H. Joko Widodo (Jokowi).
Terbukti, janji Presiden RI Jokowi pada Kunjungan Kerjanya ke kawasan Mandalika Risort Kuta Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) yang telah di tetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,8 Triliun untuk pengembangan KEK sampai dengan saat ini tak kunjung terealisasi.” Masalah KEK, sudah dua Presiden yang datang, pertama Presiden SBY yang telah melaksanakan Groud Breking, kemudian Presiden Jokowi yang datang dan langsung menyebut akumulasi Jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk KEK sebesar Rp. 1,8 Triliun, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini anggaran yang dijanjikan itu tidak kunjung muncul dan terealisasi,” ungkap HL. Suhaimi Ismi, Rabu, (06/04/2016).
HL. Suhaimi menilai, belum terealisasi Anggaran untuk KEK tersebut dikarenakan, tidak sikap dari jajaran Kabinet Kerja atau jajaran yang ada di bawah Presiden tidak tanggap dan serius merespon apa yang menjadi perintah Presiden Jokowi tersebut.” Presiden Jokowi sudah mengeluarkan perintah, tetapi tidak langsung ditangkap dengan baik oleh jajaran dibawah Presiden. Kalau begini terus caranya kewibawaan Pak Presiden Jokowi bisa luntur, dan itu tidak boleh terjadi. Untuk itu kami meminta kepada jajaran yang ada di bawah Presiden untuk serius melaksanakan apa yang menjadi Perintah Presiden karena tujuannya itu jelas untuk kesejahteraan masyarakat” ucapnya.
HL. Suhaimi mengaku memiliki rekaman jawaban dari Menteri BUMN terkait dengan persoalan KEK. Rekamanan jawaban Menteri BUMN itu didapat pada saat pelaksanaan Sidang Paripurna DPD RI.”Saya punya rekaman Jawaban dan Buk Menteri Rini di sidang Paripurna DPD RI. Apa isi jawabannya belum bisa saya buka, intinya pemerintah akan berupaya mengalokasikan Anggaran yang dijanjikan Pak Presiden Jokowi itu, dan inilah yang menjadi tugas kami di DPD RI untuk mengawal dan memantau sejauh mana proses pengangaran dana sebesar Rp. 1,8 Tiliun itu,” ujarnya. |rul
Terbukti, janji Presiden RI Jokowi pada Kunjungan Kerjanya ke kawasan Mandalika Risort Kuta Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) yang telah di tetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,8 Triliun untuk pengembangan KEK sampai dengan saat ini tak kunjung terealisasi.” Masalah KEK, sudah dua Presiden yang datang, pertama Presiden SBY yang telah melaksanakan Groud Breking, kemudian Presiden Jokowi yang datang dan langsung menyebut akumulasi Jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk KEK sebesar Rp. 1,8 Triliun, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini anggaran yang dijanjikan itu tidak kunjung muncul dan terealisasi,” ungkap HL. Suhaimi Ismi, Rabu, (06/04/2016).
HL. Suhaimi menilai, belum terealisasi Anggaran untuk KEK tersebut dikarenakan, tidak sikap dari jajaran Kabinet Kerja atau jajaran yang ada di bawah Presiden tidak tanggap dan serius merespon apa yang menjadi perintah Presiden Jokowi tersebut.” Presiden Jokowi sudah mengeluarkan perintah, tetapi tidak langsung ditangkap dengan baik oleh jajaran dibawah Presiden. Kalau begini terus caranya kewibawaan Pak Presiden Jokowi bisa luntur, dan itu tidak boleh terjadi. Untuk itu kami meminta kepada jajaran yang ada di bawah Presiden untuk serius melaksanakan apa yang menjadi Perintah Presiden karena tujuannya itu jelas untuk kesejahteraan masyarakat” ucapnya.
HL. Suhaimi mengaku memiliki rekaman jawaban dari Menteri BUMN terkait dengan persoalan KEK. Rekamanan jawaban Menteri BUMN itu didapat pada saat pelaksanaan Sidang Paripurna DPD RI.”Saya punya rekaman Jawaban dan Buk Menteri Rini di sidang Paripurna DPD RI. Apa isi jawabannya belum bisa saya buka, intinya pemerintah akan berupaya mengalokasikan Anggaran yang dijanjikan Pak Presiden Jokowi itu, dan inilah yang menjadi tugas kami di DPD RI untuk mengawal dan memantau sejauh mana proses pengangaran dana sebesar Rp. 1,8 Tiliun itu,” ujarnya. |rul
Via
Nasional
Posting Komentar